10 Menteri Terkaya dan 'Termiskin' di Jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Daftar 10 menteri terkaya dan termiskin di jajaran kabinet merah putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jan 23, 2025 0

10 Menteri Terkaya dan 'Termiskin' di Jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Daftar 10 menteri terkaya dan termiskin di jajaran kabinet merah putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap berfoto bersama Menteri Kabinet Merah Putih usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik ke-53 dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pejabat negara.

Baru 123 pejabat negara di pusat dari  124 pejabat yang sudah menyerahkan LJKPN-nya.

Para pejabat negara itu merupakan 'pembantu' Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun rincian pejabat negara pusat dimaksud adalah :

  • Menteri/Kepala Lembaga setingkat sudah melaporkan LHKPN 52 orang
  • Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah melaporkan LHKPN 57 orang
  • Utusan Khusus/Penasihat Khsusus/Staf Khusus  14 orang telah melaporkan LHKPN

Satu pejabat belum menyerahkan karena baru dilantik saat masa penyerahan LHPN sudah berakhir.

Dia adalah Tina Talisa karena baru dilantik sebagai Staf Khusus Wakil Presiden pada 6 Desember 2024 lalu.

Seratusan pejabat tersebut memiliki harta yang beragam.

Ada yang memiliki kekayaan hingga triliunan ada pula yang 'cuma' di bahwa Rp 10 miliar.

Harta kekayaan khusus

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan orang yang sebelumnya sudah menjabat sebagai di Kabinet Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak perlu melapor lagi karena sebelumnya sudah pernah melaporkan harta kekayaannya.

Dia menegaskan, bagi di Kabinet Prabowo yang sebelumnya sudah pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi, maka wajib melaporkan harta kekayaannya kembali pada 31 Maret 2025.

Pahala mengungkapkan yang telah melaporkan hartanya di era Jokowi dan masuk kembali di Kabinet Prabowo sejumlah 65 orang.

Khusus untuk anggota Prabowo-Gibran memiliki kekayaan yang beragam bahkan hingga triliunan rupiah.

Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah d yakni Rp 1.623.362.911. 

Namun demikian LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.

 Berikut 10 menurut LHKPN tahun 2025:

  1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
  2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
  3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
  4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
  5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
  6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
  7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
  8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
  9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
  10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)

Daftar 10 'termiskin' tahun 2025:

  1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
  2. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
  3. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
  4. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
  5. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
  6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
  7. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
  8. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
  9. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
  10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)

 

 

 

"); $("#latestul").append("
    "); $(".loading").show(); var newlast = getLast; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; if(val.c_url) cat = ""; else cat = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); } else{ $("#latestul").append('
    • '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
    • '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; if(val.c_url) cat = ""; else cat = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
    "+vthumb+"
    "; var milatest = "mr140"; } else { var img = ""; var milatest = ""; } if(val.subtitle) subtitle = "

    "; else subtitle = ''; $("#latestul").append("
  • "+img+"
    • "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }

    Berita Terkini

Read More