Anggaran Kemendagri di 2025 Dipangkas, Tito Karnavian: Semula Rp 4,7 Triliun jadi Rp 2,03 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) menyatakan, Kementerian Dalam Negeri RI menjadi salah satu kementerian yang nya harus mengalami efisiensi pada 2025.

Hal ini kata Tito, berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga:

Tak hanya itu, hal itu juga tertuang dalam Surat Menkeu No. S-37/MK Nomor 02/2025 Tanggal 24 Januari 2025, Hal: Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA.2025.

Kata Tito, anggaran Kemendagri di 2025 ini mengalami efisiensi hingga sebesar 57,46 persen.

Baca juga:

"Untuk khusus efisiensinya adalah 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen sehingga sisa pagu sebesar 2,038 triliun lebih," kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Adapun berdasarkan aturan tersebut, Tito lantas membeberkan soal beberapa konteks atau item yang nya mengalami efisiensi.

Beberapa item yang dimaksud kata Tito, untuk keperluan alat tulis kantor diefisiensikan sebanyak 90 persen, seremonial 56 persen, rapat seminar 45 persen, kajian dan analisis 51,50 persen.

Selanjutnya, diklat dan bimtek 29 persen, honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen, percetakan hasil souvenir 75,90 persen, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensikan 73,30 persen.

"Lisensi aplikasi 27,60 persen jasa konsultan diefisiensikan 45,70 persen bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,90 persen, peralatan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya 59,10 persen," beber Tito.

Atas adanya pengurangan atau efisiensi itu, maka kata Tito, berpengaruh pada kegiatan fisik atau exercise yang ada di lingkungan kerja .

Kata dia, setidaknya ada 6 lingkup kerja setingkat Sekretariat Jenderal hingga Direktur Jenderal di harus juga mengalami efisiensi .

Dari data yang dibeberkan mantan Kapolri tersebut, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu lingkup kerja di Kemendagri yang anggarannya diefisiensikan cukup jauh.

Baca juga:

"Data exercise yang kami sampaikan, dari pagu yang semula 4,7 triliun, menjadi 2,038 triliun, maka Kesekjenan yang tadinya 453,1 miliar menjadi 279 miliar. Kemudian DKPP yang semula 89 miliar menjadi 30 miliar. IPDN yang semula 618 miliar menjadi 493 miliar," kata dia.

"Inspektorat jenderal dari 84 miliar menjadi 63 miliar. Dirjen polpum dari 234 miliar menjadi 209 Miliar dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik. Dukcapil yang semula 2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT, untuk mendukung SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi 328 miliar," tandas Tito.