Anggaran Kementerian PU Dipangkas, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Pasti Terdampak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diyakini akan berdampak signifikan terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur strategis. Pemangkasan anggaran di Kementerian PU ini menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto.

“Pengurangan hingga lebih dari 60 persen pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp 110 triliun anggaran Kementerian PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp 29 triliun saja.

“Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya.

Huda mengatakan, era Presiden Jokowi diketahui bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kementerian PU begitu besar. Namun, pemangkasan anggaran saat ini menandakan strategi tersebut tampak diubah.

“Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

“Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” katanya.

Legislator asal Dapil Jabar VII ini mengatakan pembangunan infastruktur selama 10 tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan nasional. Selain memenuhi ketersediaan infrastruktur di sektor logistik, pangan, dan energi, pembangunan infrastruktur juga menjadi bantalan ekonomi karena banyak menerap tenaga kerja melalui program padat karya.

“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir juga menyisakan banyak kritik terutama terkait efektivitas karena sebagain infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana pendukung memadai sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar dia.