AREBI Sambut Gembira Rencana Penghapusan BPHTB dan PPN, Optimistis Dongkrak Penjualan Properti

Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menyambut positif rencana pemerintah untuk menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi sektor properti, terutama di Jawa Timur.

“Kami optimistis kebijakan ini akan mampu meningkatkan penjualan properti, terutama di range harga di bawah Rp 2 miliar,” ujar Budiono Yuwono, Ketua DPD AREBI Jatim.

Budiono menjelaskan bahwa regulasi baru ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah per tahun. Dengan penghapusan BPHTB dan PPN, daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor properti.

“Banyak masyarakat yang menunda pembelian properti karena terkendala biaya tambahan seperti BPHTB dan PPN. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih berani untuk memiliki rumah,” tambahnya.

Surabaya Barat dan Timur Masih Jadi Primadona

Berdasarkan data dari AREBI Jatim, kawasan Surabaya Barat dan Timur masih menjadi primadona bagi para pembeli properti, terutama untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. Kebijakan penghapusan BPHTB dan PPN diperkirakan akan semakin mendorong permintaan di segmen ini.

“Kami melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar di segmen ini. Banyak masyarakat yang menginginkan rumah dengan harga terjangkau, dan kebijakan ini akan menjawab kebutuhan mereka,” ujar Daniel Lianto, Wakil Ketua AREBI Jatim.

AREBI juga menekankan pentingnya peran broker properti dalam mendukung keberhasilan program pemerintah ini. Dengan jaringan yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang pasar properti, broker dapat membantu masyarakat menemukan rumah idaman mereka.

“Kami akan terus mendorong anggota kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor properti,” papar Clement Francis, Ketua Umum DPP AREBI.

Meskipun kebijakan penghapusan BPHTB dan PPN memberikan angin segar bagi sektor properti, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti ketersediaan lahan dan infrastruktur. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, pengembang, dan perbankan untuk memastikan program ini berjalan efektif.[rea]