Bandingkan Perlakuan Terhadap FPI, Paguyuban Warung Madura Minta Ormas Pungli Dibubarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Abdul Hamied, salah satu pemilik mengungkapkan kegeramannya pada aksi pungutan liar (pungli) yang disinyalir dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) terhadap pedagang atau pelaku UMKM. Ia meminta pemerintah memberikan sanksi atas aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat seperti maraknya pungli.

Lebih konkret, menurut hemat Hamied, ormas-ormas yang sudah jelas melakukan aksi terhadap masyarakat, terutama para pedagang dan UMKM, sebaiknya dibubarkan.

“Saya harap ditegakkan hukum ya. Kalau dulu pemerintah tegas terhadap FPI, harus tegas juga terhadap ormas-ormas yang sudah ketahuan dari dulu track record-nya atau sudah menjadi common sense sebagai masalah premanisme, menurut saya harus tegas dibubarin,” ungkap Hamied, -yang juga merupakan Ketua Paguyuban Warung Madura- kepada Republika, Rabu (12/2/2025).

Hamied menuturkan, jangan kemudian para ormas-ormas tersebut justru diberi perhatian oleh pemerintah, dengan dalih membina ormas demi kebermanfaatan bagi bangsa.

“Enggak ada itu manfaatnya! Mereka yang ada meresahkan warga,” tegasnya.

Hamied menyebut Pemerintah harus memberikan atensi untuk menangani persoalan pungli yang kian marak. Mengingat ada banyak masyarakat yang menjadi korban. Seperti adanya informasi dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme ormas.

“Ini atensi lah menurut saya bagi pemerintah Prabowo untuk membereskan persoalan ini. Sebetulnya premanisme ini sudah betul-betul meresahkan, apalagi sampai ada kabar bahwa investasi gagal gara-gara itu. Ya pasti, karena di bawah itu (akar rumput), sudah dicekik oleh mereka jauh-jauh lama,” tutur Hamied.

Berdasarkan pengakuan Hamied, ia juga kerap didatangi sekelompok orang atas nama ormas yang meminta iuran. Ia mengatakan, para pemilik UMKM adalah yang paling banyak mengalami pungli.

Hamied mengungkapkan bahwa pungli yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut berkedok iuran keamanan atau pembinaan. Mereka mengaku sebagai ‘pemuda sini’ atau ‘masyarakat sini’ yang menyebut akan mengamankan kegiatan bisnis warungnya. Ada sejumlah uang yang kerap diminta oleh para pelaku. Dalam prakteknya, para pelaku kadangkala menggunakan seragam ormas dan membawa surat lengkap dengan kop atau logo ormasnya.

“Biasanya mereka minta iuran paksa rutin bulanan. Iuran paksa atas nama ormas, bilangnya pembinaan segala macam. Pertama saya okein karena mintanya Rp 50 ribu (per bulan), tapi lama-lama mereka naikin minta jadi Rp 100 ribu—Rp 200 ribu,” ungkapnya.

Loading...