Beijing minta akusisi bisnis TikTok sesuai prinsip pasar

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China meminta agar negosiasi bisnis TikTok di Amerika Serikat dilakukan secara independen dan sesuai dengan prinsip pasar.

"Terkait tindakan seperti pengoperasian dan akuisisi bisnis, kami yakin tindakan tersebut harus diputuskan secara independen oleh perusahaan sesuai dengan prinsip pasar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (21/1).

TikTok pada Minggu (19/1)pagi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi dapat diakses bagi pengguna di AS tapi sekitar enam jam berselang pada hari yang sama, TikTok juga mengumumkan sedang memulihkan layanan bagi pengguna di AS setelah mendapat jaminan dari Presiden Donald Trump.

Alasan TikTok sempat tidak bisa diakses adalah karena Mahkamah Agung AS memutuskan untuk mendukung undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di AS bila pemilik media sosial tersebut, perusahaan teknologi China, ByteDance, tidak menjual sebagian sahamnya (divestasi) ke pihak di luar China dengan alasan kemananan nasional.

Undang-undang itu disahkan Kongres dan ditandatangani oleh Biden pada April 2024 dengan memberikan waktu 270 hari yaitu hingga 19 Januari 2025 kepada ByteDance untuk melepas kepemilikannya atau tidak dapat beroperasi di AS. Mahkamah Agung AS kemudian mendukung UU tersebut dengan alasan tidak melanggar hak Amandemen Pertama dalam Konstitusi AS.

Namun Presiden ke-47 AS Donald Trump, pada Minggu (19/1) mendesak pengadilan tertinggi untuk menunda keputusan tersebut untuk negosiasi.

"Jika melibatkan perusahaan China, hukum dan peraturan China harus dipatuhi," tambah Guo Jiakun.

TikTok, ungkap Guo Jiakun, telah beroperasi di AS selama bertahun-tahun dan sangat populer di kalangan pengguna Amerika.

"TikTok telah memainkan peran positif dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi di AS. Kami berharap AS akan sungguh-sungguh mendengarkan suara akal sehat dan menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi entitas pasar dari semua negara," tambah Guo Jiakun.

Layanan berbagi video singkat itu diketahui menyediakan layanan bagi lebih dari 170 juta warga Amerika Serikat dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang.

TikTok juga sudah berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump dalam mencari "solusi jangka panjang yang menjaga keberadaan TikTok" di AS.

Keputusan pelarangan TikTok itu awalnya membuat tren "TikTok Refugee" yaitu beralih menjadi pengguna aplikasi media sosial Xiaohongshu (RedNote) buatan Tiongkok menjadikan aplikasi itu menjadi yang paling banyak diunduh di AS.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025