Bulog Sulselbar target 2025 serap 580.000 ton setara beras 

Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menargetkan serapan gabah dan beras petani untuk tahun ini ...

Bulog Sulselbar target 2025 serap 580.000 ton setara beras 

Makassar (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menargetkan serapan gabah dan beras petani untuk tahun ini sebanyak 580.000 ton setara beras di mulai musim panen pertama Januari-Maret 2025.

"Demi mendukung program Asta Cita presiden dalam swasembada pangan maka pemerintah mendorong penyerapan gabah dan beras petani sebesar 579 ribu sampai 580 ribu ton untuk Sulselbar dari total target secara nasional sebanyak 3 juta ton," kata Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar Ahmad Kholisun di Aula Bulog Lappo Ase, Makassar, Jumat.

Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Sulsel serta sosialisasi dan optimalisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dihadiri pihak terkait menyatakan target serapan diharapkan dapat dimaksimalkan hingga 580.000 ton.

Kalau dibandingkan produksi padi pada daerah penghasil dalam negeri sekitar 1,3 juta ton, kata Ahmad, bila dimaksimalkan serapan sampai 580 ribu ton ada sekitar 42 persen kontribusi dari wilayah Sulsel dan Sulbar.

"Karena tujuannya swasembada pangan, tentu mau tidak mau kita harus siap menjalankan tugas besar ini. Tugas kami pertama, dari sisi volume sekitar 580 ribuan ton maksimal dengan menanamkan belanja gabah di tingkat petani," paparnya.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor 14 tahun 2025 terkait percepatan tercapainya swasembada pangan dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani seharga Rp6.500 per kilogram.

Ahmad menyebut ada beberapa kendala dalam pencapaian target serapan tersebut. Pertama kendala permainan harga. Karena, ada indikasi para oknum-oknum tertentu yang sengaja memainkan harga, karena saat ini Bulog sedang melakukan penyerapan dalam bentuk gabah disamping beras.

"Kami dibantu BI (Bank Indonesia), dan kami melakukan berkolaborasi dengan berbagai mitra. Penyerapannya sistem makro dan disamping itu nanti sistem makro dalam bentuk (gabah) giling (kerja sama mitra)," katanya.

Selain itu, kendala lain adalah kapasitas penyimpanan gudang Bulog juga terbatas. Kapasitas gudang yang tersebar di 41 lokasi pada 11 wilayah cabang Bulog Sulselbar bisa menampung 480 ribu ton. Hanya saja kini banyak yang rusak dan sebagian tidak optimal.

"Sehingga space (luasan) kami saat ini masih sekitar 85 ribu ton. Walau kapasitas 480 ton, tapi yang bisa terisi 361 ribu ton. Dan untuk stok saat ini (di gudang) masih ada 246 ribuan ton beras. Saat ini, sebagian rusak ada sembilan sedang perbaikan,"ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya kini mencari gudang yang sifatnya pinjam pakai atau disewakan untuk menampung beras serapan. Dia juga meminta dukungan BUMN maupun BUMD serta Pemprov Sulsel untuk dapat memfasilitasi ketersediaan gudang penyimpanan.

Hal lainnya adalah, sesuai dengan instruksi Bapanas untuk program penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sementara ini dihentikan mulai berlaku per 6 Februari 2024 dan di Sulselbar berlaku hari Jumat ini. Meski demikian, Perum Bulog siap mendukung ketersediaan pangan seperti minyak goreng dan beras komersil.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Jufri Rahman dalam rakor tersebut menyampaikan, pihaknya siap membantu mengkomunikasikan gudang-gudang penyimpanan beras bila kapasitas gudang di Bulog tidak mencukupi selama proses penyerapan.

"Nanti coba di komunikasikan dengan manajemen PT KIMA (Kawasan Industri Makassar) di sana masih banyak gudang yang kosong. Di Bulukumba juga ada itu gudang pabrik kapas, bisa digunakan. Saya harap rakor ini bisa memetakan potensi-potensi penghasil pangan, mengingat daerah kita dikenal sebagai lumbung pangan," paparnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad menambahkan, rakor ini langkah awal mengawal program prioritas yakni ketahanan pangan. Apalagi dihadiri pihak terkait, mitra kerja maupun TNI Polri. Diharapkan rakor ini dapat menyamakan persepsi guna mengantisipasi perubahan regulasi dan kebijakan yang begitu cepat.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025