Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sampaikan Karma itu Ada

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sidang kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa Bupati non aktif Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berjumlah 9 orang, di gelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (18/11/2024).

9 orang saksi dari pegawai Pemkab Sidoarjo, Pegawai Bank Jatim dan pegawai KPP Pajak Pratama Sidoarjo Barat. Dalam sidang tersebut terdakwa Gus Muhdlor menyesalkan beberapa keterangan kurang tepat dari sejumlah saksi pegawai KPP Pratama Sidoarjo barat.

Gus Muhdlor menyayangkan keterangan saksi yang dinilainya tidak benar. Kata dia, karma itu ada saat menyampaikan pertanyaan ke sejumlah saksi dalam persidangan.

Ia menyatakan, keterangan yang tidak benar yang disampaikan sejumlah saksi dapat membawa karma dikemudian hari.

“Saya bisa pisah dengan anak-anak saya selama beberapa tahun jika anda tidak mengatakan hal yang sebenarnya, karma itu ada sekali lagi saya katakan karma itu pasti,” ucap Gus Muhdlor bertanya kepada saksi dari pegawai KPP Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

Dia menyesalkan, kesaksian yang disampaikan sejumlah pegawai dan Kepala Pajak Pratama Sidoarjo barat yang kurang tepat dan berbeda dari kesaksian sebelumnya.

Bupati Sidoarjo non aktif itu juga berharap saksi-saksi dapat lebih jujur dalam menyampaikan keterangannya di pengadilan.

Sementara itu, Penasehat Hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin menyampaikan, awal mulai nominal Rp 26 juta yang muncul sebagai pembayaran pajak usaha Gus Muhdlor di kantor pajak Pratama Sidoarjo Barat berawal ketika pihaknya menerima kabar tunggakan pajak usaha senilai Rp 131 juta.

Padahal, saat itu terdakwa Gus Muhdlor merasa tidak memiliki bidang usaha. Apalagi tunggakan pajak dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut.

Dikatakan Mustofa dari situ tersangka Ari Suryono (Kepala BPPD) dipanggil untuk diminta melakukan mediasi atas kebenaran munculnya tunggakan pajak tersebut.

“Ari Suryono ini diminta Gus Muhdlor untuk mencari tahu dan menyelesaikan sebab dari munculnya tunggakan pajak itu, dalam perjalanan waktu Ari Suryono bersama sejumlah pegawai Pajak Pratama Sidoarjo Barat melakukan mediasi atas hal itu. Dari hasil klarifikasi itu muncullah billing pembayaran dengan nominal Rp 26 juta dari Rp 131 juta yang disangkakan.

Namun, lanjut Mustofa, pembayaran yang dilakukan Ari Suryono tidak melalui keputusan Gus Muhdlor. Padahal Ari Suryono ini ditugasi untuk menyelesaikan tunggakan pajak yang begitu besar, bukan untuk membayarnya,” kata Mustofa.

Mustofa menjamin, bahwa apa yang dilakukan Ari Suryono melalui pegawainya untuk membayar atau memberikan uang senilai Rp 26 juta kepada Kantor pajak Pratama Sidoarjo Barat murni inisiatif pribadi tanpa sepengetahuan kliennya.

“Ari Suryono ini tidak pernah memberitahu alasan munculnya tunggakan pajak dan tidak memberitahu juga ada pembayaran ke kantor pajak Pratama Sidoarjo Barat dengan nominal itu tadi. Dan pegawai Pajak Pratama Sidoarjo Barat juga tidak pernah menyampaikan ke Gus Muhdlor kalau ada billing Rp 26 juta yang harus dibayar, malahan disampaikan ke Ari Suryono,” urai Mustofa. (isa/ted)