Hasto: Seluruh Kepala Daerah dari PDIP Harus Libatkan Pakar hingga Ahli Sebelum Bikin Kebijakan
Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan secara tegas kalau seluruh kepala daerah dari yang terpilih pada Pilkada 2024 harus melibatkan pandangan ahli dan pakar sebelum merumuskan kebijakan.
Hal ini, kata Hasto, sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat dirinya memberikan arahan dalam agenda terpilih dari jilid I.
"Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli," kata Hasto dalam arahannya di Sekolah Partai , Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2025).
Hasto mengungkapkan bahwa Bung Karno sebagai proklamator selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam merumuskan suatu aturan.
Adapun landasan teori yang dimaksud dalam hal ini konsep national state untuk merancang pembangunan bangsa Indonesia.
"Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno," tegas dia.
Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah nantinya harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam.
Tak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga harus mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang.
"Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbang saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis," ujar Hasto.
Tak cukup di situ, dia juga meminta kepada para kepala daerah tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar.
Apabila hal itu diterapkan, maka kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat.
"Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah," kata dia.
"Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia," tandas Hasto.
