Ikuti Instruksi Presiden, Kemenperin Hemat Pemakaian Air, Listrik dan Perjalanan Dinas Pejabat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran belanja negara.

Dalam Inpres tersebut, ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, , kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

Dengan upaya penghematan tersebut, diperkirakan ada sekitar Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun yang bisa dihasilkan.

Sekretaris Jenderal Eko S.A Cahyanto, menyampaikan sangat mendukung upaya penghematan dan efisiensi yang perlu dilakukan pemerintah, karena memang banyak area yang bisa dimanfaatkan dari hasil efisiensi dan penghematan tersebut.

"Kami di sangat mendukung program ini, sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan," tutur Eko ditemui di Kantor , Jakarta, Rabu (5/2/2024).

Kemenperin sudah menyiapkan kebijakan dan sudah mulai melaksanakan efisiensi, dimulai dari pengurangan penggunaan daya listrik, air dan juga aspek-aspek lain yang diperlukan dalam rangka penghematan.

Meski melakukan penghematan di beberapa aspek, Eko memastikan yang paling utama pelayanan Kementerian ke publik tetap berjalan maksimal.

"Kami cari area yang pertama harus bisa tetap memastikan pelayanan publik bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kedua, kinerja Kementerian Perindustrian bisa tetap terjaga dengan baik dan target-target yang sudah ditetapkan bisa tercapai," jelasnya.

Baca juga:

Penghematan dilakukan pada aspek yang tidak bersinggungan langsung pada kinerja . Upaya ini sekaligus menjaga agar target-target kementerian bisa tetap tercapai.

Selain efisiensi pada penggunaan air dan listrik, juga sudah mulai melakukan penghematan pada biaya .

"Kami juga lakukan pembatasan perjalanan dinas baik luar negeri maupun dalam negeri, termasuk juga dalam kota yang bisa kita batasi dan itu pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran Perindustrian," terang Eko.

Baca juga:

Eko menambahkan, banyak kebijakan yang bisa dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sebab kebanyakan pekerjaan yang dikeluarkan bersinggungan pada policy untuk industri.

"Kebijakan yang dilaksanakan dan disusun oleh banyak sekali yang sifatnya adalah policy dalam rangka menjaga iklim industri, menjaga industri untuk punya daya saing yang tinggi dan juga bisa memastikan pertumbuhan industri tetap tercapai," ucapnya.