Kanal YouTube Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Masuk E-Katalog LKPP, Ini Faktanya

dilantik menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan atau Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (11/2). Namun kanal YouTube Close The Door masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Bagaimana faktanya?

E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP. Kanal YouTube Close The Door milik Deddy Corbuzier itu masuk di e-katalog sejak Desember 2024.

Dikutip dari laman LKPP, kanal YouTube podcast Close The Door menyediakan layanan promosi bagi kementerian dan lembaga atau K/L. Benefit lain yang ditawarkan yakni promosi di media sosial, selain YouTube.

Kanal YouTube milik Deddy Corbuzier tersebut menawarkan biaya layanan Rp 738,15 juta. Ini terdiri dari biaya promosi Rp 610,5 juta dan bintang tamu Rp 127,65 juta.

“Harga sudah termasuk biaya produksi, material, keuntungan/overhead, pajak dan pelaporan,” demikian dikutip dari laman resmi LKPP, Rabu (12/2).

Layanan tersebut disediakan oleh PT Punai Raya Multimedia, sedangkan kanal YouTube Close The Door dikelola oleh PT Dektos Digital Corbuzier.

Katadata.co.id mencoba untuk mencari informasi mengenai PT Punai Raya Multimedia, namun tidak banyak ditemukan di mesin pencarian Google Chrome.

Namun muncul nama perusahaan yang sama sebagai pemenang kontrak untuk pengembangan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID berbasis iOS Kementerian Koperasi dan UKM pada April 2022.

Nilai pagu paket kontrak tersebut Rp 100 juta, dengan harga perkiraan sendiri atau HPS Rp 97 juta.

General Manager Close The Door Podcast Adrian tidak mengetahui perihal layanan kanal YouTube mengatasnamakan Close The Door di laman e-katalog LKPP. “LKPP bisa dimasukan oleh siapapun, bisa dicek,” kata dia kepada Katadata.co.id melalui pesan WhatsApp, Rabu (12/2). “Kami tidak pernah memasukkan layanan ke LKPP untuk tender dan lainnya.”

Ia menegaskan layanan kanal YouTube Close The Door dikelola oleh PT Dektos Digital Corbuzier, sedangkan yang tertera di LKPP yakni PT Punai Raya Multimedia.

“Saya cek PT Punai Raya Multimedia ini masuk ke banyak kementerian. Bisa jadi ini calo,” Adrian menambahkan.

PT Dektos Digital Corbuzier merupakan anak usaha PT Digital Mediatama Maxima Tbk bersama V2 Indonesia, entitas bisnis PT M Cash Integrasi Tbk.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyampaikan jika pejabat memiliki bisnis, maka berpotensi konflik kepentingan. Menurut dia, harus ada regulasi teknis yang mengatur mengenai larangan pejabat berbisnis.

“Harus ada aturannya, melarang atau memperbolehkan? Kalau boleh, aturan teknis dan syaratnya seperti apa supaya tidak ada konflik kepentingan,” ujar dia kepada Katadata.co.id.

Aparatur Sipil Negara atau ASN dilarang menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan negara atau menguntungkan pihak tertentu. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dikutip dari laman Social Blade per 11 Februari, konten YouTube Deddy Corbuzier mengunggah 1.838 konten sejak Desember 2009. Channel ini memiliki 24 juta subscriber atau penonton berlangganan, dengan jumlah tayangan 6,6 miliar kali.

Konten YouTube Deddy Corbuzier ditonton 2,8 juta kali per hari. Penghasilannya ditaksir US$ 693 atau Rp 11,3 juta (kurs Rp 16.360 per US$) per hari.

Jika dihitung secara tahunan, konten YouTube Deddy Corbuzier ditonton hampir 100 juta kali. Stafsus Menhan ini diperkirakan meraup US$ 249,4 ribu – US$ 4 juta atau Rp 4 miliar – Rp 65,5 miliar.

Sejumlah pejabat negara diketahui pernah menjadi bintang tamu di kanal YouTube Close The Door seperti Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Kominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi. Namun kini