Efisiensi Anggaran, Vietnam akan PHK 1 dari 5 Orang Pegawai Kementerian/Lembaga

Vietnam berencana memangkas satu dari lima pegawai Kementerian/Lembaga dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah. Sebanyak 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini pada tahap awal, tetapi belum jelas bagaimana target yang lebih besar akan dicapai. 

Negara komunis ini memiliki hampir 2 juta pegawai pemerintahan pada 2022. Adapun pemangkasan satu dari lima pekerjaan di pemerintahan akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Pekerja media pemerintah, pegawai negeri, polisi dan militer akan terkena pemangkasan.

Upaya pemangkasan pegawai pemerintah menciptakan keresehan karena bekerja untuk negara selama ini dianggap pekerjaan yang aman dan berlaku seumur hidup. Namun, pemimpin tertinggi Vietnam To Lam mengatakan, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi orang-orang untuk bekerja.

Ia mengibaratkan langkah pemangkasan pegawai yang akan dilakukan sebagai obat pahit yang harus diminum atau rasa sakit saat mengangkat tumor agar tubuh kembali sehat.

Beberapa orang telah telah mendapatkan pemberitahuan bahwa mereka terkena pemangkasan. Salah saatnya Tn. Thanh, bukan nama sebenarnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan pada Januari. 

Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup.  Ia hanya diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya. "Menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu, yang beralih menjadi sopir taksi.

Obat Pahit

Pemangkasan anggaran dilakukan di tengah kinerja perekonomian Vietnam yang justru tumbuh pesat mencapai 7,1% pada 2024. Vietnam yang kini menjadi pusat manufaktur global dan sangat bergantung pada ekspor, menargetkan pertumbuhan sebesar 8% pada 2025.

Namun, kecemasan meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang gencar dilakukan. Vietnam menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

“Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut,” kata Dr. Nguyen Hong Hai, seorang Cendekiawan Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington, DC.

Pihak berwenang mengatakan penghematan belanja dari pemangkasan pegawai ini bisa mencapai US$4,5 miliar atau setara Rp 73,8 triliun selama lima tahun ke depan, tetapi ada biaya lebih dari US$5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.