Pemerintah Arahkan Kebijakan Indonesia ke Energi Hijau
Pemerintah saat ini sedang menyusun berbagai kebijakan seperti RUU EBT, RUKN hingga RUPTL yang semuanya difokuskan pada energi hijau
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan kebijakan energi yang ada di Indonesia saat ini seluruhnya diarahkan untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, mengatakan regulasi dan kebijakan tentang energi di Indonesia saat ini mengarah ke pengembangan EBT.
“Kebijakan Energi Nasional, kemudian RUU, energi baru, energi terbarukan, kemudian sekarang ini ada RUKN juga yang sudah disepakati, lalu ada, nanti akan ada RUPTL, semua itu diarahkan menuju kepada memaksimalkan green, energinya,” ujar Harris dalam Strategic Forum Katadata Green bertajuk "Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional", di Jakarta, Rabu (12/2).
Harris mengatakan, selain dari sisi penawaran pemerintah Indonesia juga mendorong dari sisi demand atau permintaan terhadap penggunaan energi hijau. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong berkurangnya penggunaan energi fosil. Salah satunya dilakukan dengan melaksanakan program konversi kendaraan berbasis fosil ke kendaraan berbasis tenaga listrik.
“Bukan hanya kendaraan, tetapi juga misalnya di rumah tangga, itu juga diupayakan untuk memaksimalkan menggunakan listrik,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM). Harris melanjutkan, regulasi yang sekarang dibangun dituujukan untuk mengakomodir hal tersebut.
“Nanti di dalamnya bagaimana demand-demand yang terkait dengan EV juga diatur disana. Jadi, secara prioritas itu sudah masuk ke arah mendorong agar EVini bisa menjadi semakin maju di negeri kita,” ungkapnya.
