Kejati Jatim canangkan pembangunan zona integritas menuju WBBM

Surabaya (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, menegaskan bahwa pencanangan ini merupakan kelanjutan dari capaian sebelumnya yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2019 dan berhasil mempertahankannya hingga kini.

“Perjuangan kita tidak berhenti sampai di WBK saja, tetapi harus ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ini adalah langkah konkret dalam membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Mia Amiati melalui keterangannya di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas memiliki tahapan penting, mulai dari pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, hingga penetapan.

Tahapan pembangunan menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

“Pembangunan ini mencakup tiga aspek utama, yakni membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Kita harus memperkuat sistem pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, serta pengawasan internal yang efektif,” ujarnya.

Selain itu, Mia menekankan pentingnya perubahan mindset aparatur kejaksaan agar memiliki integritas tinggi dan menolak segala bentuk korupsi serta pelanggaran etika.

“Proses ini memang tidak mudah. Akan ada tantangan dan resistensi, tetapi dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Kejati Jatim untuk bekerja secara kolaboratif dan transparan guna memastikan keberhasilan program ini.

“Keberhasilan ini tidak bisa dicapai oleh satu atau dua orang saja. Ini adalah kerja kolektif yang membutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” katanya.

Dengan pencanangan ini, Kejati Jatim menargetkan peningkatan kinerja birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.