Kemenkum prioritaskan tata kelola keuangan di masa transisi

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan komitmen terhadap tata kelola keuangan berkualitas tetap menjadi prioritas pada ...

Jan 21, 2025 0

Kemenkum prioritaskan tata kelola keuangan di masa transisi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan komitmen terhadap tata kelola keuangan berkualitas tetap menjadi prioritas pada masa transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Saat membuka Soft Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (20/1), Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta mengatakan tugas dan fungsi yang selama ini diemban oleh Kemenkumham selanjutnya dilaksanakan oleh tiga kementerian, yaitu Kemenkum, Kementerian HAM (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

"Perlu penguatan kerja sama serta komitmen antara unit dalam meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi," kata Nico seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan seluruh satuan kerja pada tiga kementerian tersebut yang pada tahun 2024 mengelola anggaran atau Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Kemenkumham, wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 yang akan dikonsolidasikan oleh Kemenkum

Nico menjelaskan audit tersebut merupakan audit keuangan yang terakhir untuk Kemenkumham lantaran pada tahun depan audit akan dilakukan di kementerian masing-masing.

"Mudah-mudahan audit ini dapat ditutup dengan kenangan yang manis, yakni kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ucap dia.

Dia berharap kegiatan soft entry meeting kali ini menjadi awal terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut dia, penting untuk dipahami bersama bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, lanjut dia, kerja sama yang baik antara Tim Pemeriksa BPK dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkum, KemenHAM, dan Kemenimipas sangatlah penting.

“Kami berharap dengan dukungan seluruh pihak, laporan keuangan Kemenkumham tahun 2024 dapat disusun secara akurat dan akuntabel, serta disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 28 Februari 2025,” tutur Nico.

Sementara itu, Direktur I.C BPK sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Pemeriksaan BPK Ida Irawati menyebutkan pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan.

Dengan demikian, sambung dia, proses pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti serta ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait.

“Pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham meliputi pengujian saldo atas akun-akun yang ada di neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi anggaran,” ungkap Ida dalam kesempatan yang sama.