KLH gali pendanaan dari sumber lain respons efisiensi anggaran

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan bahwa akan menggali pendanaan ...

Feb 7, 2025 0

KLH gali pendanaan dari sumber lain respons efisiensi anggaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan bahwa akan menggali pendanaan dari sumber lain sebagai respons kebijakan efisiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Ditemui usai konferensi pers di Kantor KLH Jakarta, Jumat, Sekretaris Utama KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa efisiensi anggaran 2025 akan menyebabkan perubahan target dalam beberapa program.

"Namun, untuk kerja, kita terus bekerja karena kita juga punya sumber lain. Misalnya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," kata Vivien.

Baca juga:

KLH/BPLH mengalami efisiensi anggaran dari Rp1,079 triliun menjadi Rp683 miliar. Namun, pada saat bersamaan, KLH juga mengalami peningkatan proyeksi PNBP dari Rp93,7 miliar menjadi Rp1,18 triliun.

Penambahan PNBP tersebut termasuk dari beberapa kegiatan seperti persetujuan lingkungan dari kegiatan yang sudah ada lewat dokumen evaluasi lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan.

"Kita masih punya sumber-sumber lain yang kita gali, yaitu dari donor dan juga negara-negara sahabat. Jadi, kita tetap maju terus, walaupun ada efisiensi tidak masalah," tuturnya.

Baca juga:

KLH juga memetakan potensi dari kegiatan kerja sama luar negeri untuk mendukung beragam kegiatan dalam bidang pengelolaan sampah, perubahan iklim, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, perlindungan dan pengendalian pencemaran laut, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Vivien menjelaskan bahwa kebanyakan pemotongan anggaran yang dilakukan KLH untuk efisiensi menyasar perjalanan dinas, rapat dan seminar yang banyak dikurangi.

Baca juga:

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Anggaran kementerian/lembaga diminta untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.