Komisi I DPR: Keamanan Laut Indonesia Harus Ditegakkan, Bukan Sekadar Dibahas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menkopolkam yang diwakilkan oleh Wakil Menkopolkam Lodewijck F Paulus dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membahas polemik penjagaan laut Indonesia, Selasa (11/2/2025).

Anggota , dalam rapat tersebut, pihaknya menyoroti urgensi sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif, demi menjaga kedaulatan maritim Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Kita sudah bertahun-tahun membahas berbagai ancaman keamanan laut, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga isu terbaru mengenai pagar laut. Namun, karena ketidakjelasan regulasi dan kewenangan antar-lembaga, banyak isu yang seolah menggantung tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Ini bukan sekadar diskusi, ini tentang kedaulatan kita," kata .

Farah menyoroti kondisi Laut Natuna Utara, yang menjadi salah satu titik rawan dalam peta geopolitik regional.

“Sejak awal periode kami di Komisi I, kami sudah menghadapi realitas pahit bahwa setiap kali Bakamla atau TNI AL berhadapan dengan Coast Guard China, kita tertinggal dari segi persenjataan dan teknologi. Mereka jauh lebih canggih, sementara kekuatan kita tidak ada setengah dari mereka. Ini adalah masalah serius yang tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.

Menurut Farah, Indonesia sebagai negara maritim dengan luas laut mencapai 3,2 juta km⊃2; harus memiliki strategi keamanan laut yang lebih kuat.

“Fraksi PAN mendukung penuh perumusan strategi keamanan laut yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif. Regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk benar-benar menguasai dan menjaga laut kita,” tambahnya.

Farah mengkritisi bahwa dari periode lalu, RUU Keamanan Laut sudah beberapa kali dibahas, namun tidak kunjung ada realisasi konkret.

“Jangan sampai kita hanya terus rapat tanpa tindakan nyata! Tantangan zaman terus berkembang, dan keamanan laut harus bisa mengikuti dinamika tersebut dalam jangka panjang. Kita butuh regulasi yang lebih tajam, lebih operasional, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa keamanan laut tidak boleh hanya berfokus pada pertahanan militer, tetapi juga harus mencakup aspek ekonomi, HAM, diplomasi, serta keamanan non-tradisional.

Farah juga mendukung gagasan agar masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan peran yang lebih aktif dalam menjaga keamanan laut.

“Mereka bukan sekadar pengguna laut, tetapi garda terdepan yang dapat membantu mendeteksi ancaman sejak dini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan program peningkatan kapasitas agar dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan maritim kita."

Terkait lembaga yang paling tepat untuk menjadi penanggung jawab utama dalam keamanan laut, Farah melihat bahwa Bakamla memiliki peluang terbesar untuk menjalankan peran sebagai multi-agency dengan single task.