Kriteria Infrastruktur Baru 2025: Berskema KPBU dan Minim Dukungan Pemerintah
Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada pembangunan infrastruktur via skema KPBU, termasuk proyek jalan tol dan SPAM, dengan pengembalian investasi melalui tarif pengguna.
Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU menyatakan baru pada tahun ini akan menggunakan pendanaan dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Infrastruktur berskema ini adalah proyek yang minim dukungan pemerintah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kemenpu Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proyek baru pada tahun ini umumnya adalah jalan tol dan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Kedua infrastruktur tersebut memiliki skema pengembalian investasi berupa user charge atau tarif yang dibayarkan masyarakat. "Kami didorong untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, yang sebagian besar minim dukungan pemerintah," kata Rachman kepada Katadata.co.id, Kamis (13/2).
Atas arahan tersebut, Rachman menyebutkan dua proyek jalan tol yang belum dapat dipastikan konstruksinya tahun ini, yakni Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap atau Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi.
Untuk diketahui, Tol Getaci dirancang menjadi tol terpanjang di dalam negeri, sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi akan menjadi tol terpanjang di Pulau Bali. Rachman menyampaikan kedua proyek tersebut sedang melalui tahap pengkajian ulang.
Tol Getaci telah melalui proses lelang sebanyak tiga kali hingga tahun lalu. Rachman menjelaskan proyek tersebut dinilai investor tidak memiliki nilai keekonomian lantaran terlalu panjang.
Pada lelang terakhir, ruas Tol Getaci yang dilelang hanya 108,3 kilometer senilai Rp 37.64 triliun. Total panjang jalan tol ini secara keseluruhan mencapai 206,65 km, dengan perkiraan investasi hingga Rp 56,2 triliun.
Rachman mengatakan pihaknya kembali mengkaji proyek Tol Getaci sebelum dilelang keempat kalinya pada tahun ini. Namun, ia belum dapat menentukan apakah jalan bebas hambatan tersebut dapat mulai dibangun tahun ini atau tahun depan.
"Sebab, proyek Tol Getaci membutuhkan dukungan pemerintah, bukan hanya pengadaan tanah, namun juga bantuan konstruksi," katanya. Bantuan konstruksi dibutuhkan lantaran kontur tanah antara Bandung dan Garut cukup berat dari sisi konstruksi.
"Tol Mengwi juga mengalami tantangan yang sama. Oleh karena itu, kedua proyek tersebut sedang masuk laboratorium kami untuk dikaji lebih lanjut," ujarnya.
Pada lelang Tol Getaci terakhir, konstruksi Tahap I Tol Getaci adalah pembangunan Seksi 1 Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,2 kilometer dan Seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer.
Pembebasan tanah proyek saat ini baru mencapai Garut Utara. Proses pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Lelang pertama Tol Getaci sebelumnya dimenangkan oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi pada 2021. Anggotanya terdiri dari PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.
Di tengah jalan, Wijaya Karya mengundurkan diri. Akibatnya, konsorsium tersebut tidak dapat menyetorkan uang jaminan. Pemenang lelang pun dibatalkan pada awal 2023. Gagalnya tender tersebut mengubah status proyek Tol Getaci dari diprakarsai swasta atau unsolicited menjadi diprakarsai pemerintah atau solicited.
Untuk total panjang Tol Gilimanuk-Mengwi mencapai 96,84 km. Konstruksi jalan bebas hambatan tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian, yakni seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan, seksi 2 Pekutatan-Soka, dan seksi 3 Soka-Mengwi.
Jalan bebas hambatan kedua di Pulau Dewata menjadi salah satu proyek yang direkomendasikan untuk dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut sebelumnya diprakarsai oleh pihak swasta sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah pada 2023.
Konstruksi Tol Gilimanuk-Mengwi dimenangkan oleh konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusantara, dan PT Sentosa Dwi Agung pada Februari 2022. Ketiga konsorsium tersebut membentuk PT Tol Jagat Kerthi Bali sebagai Badan Usaha Pelaksana Tol Gilimanuk-Mengwi saat beroperasi.
Namun demikian, Jagat Kerthi tidak bisa melakukan financial close hingga tahun lalu meski telah membebaskan lahan 44,64 hektare senilai Rp 112,37 miliar.
Reporter: Andi M. Arief