KTNA: Menjaga semangat petani penting untuk produkivitas pertanian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor menekankan pentingnya menjaga semangat petani untuk mencapai produktivitas pertanian yang tinggi demi kesejahteraan mereka dan mencapai swasembada pangan.

"Faktor utama pastinya menjaga semangat untuk meningkatkan produksi dengan memaksimalkan perbaikan teknologi budidaya dan pasca panen. Spirit itulah kita sampaikan kepada para petani padi kita untuk mendukung swasembada pangan," kata Yadi dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Yadi turut menanggapi proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, meningkat signifikan sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.

Dia menyampaikan bahwa semangat utama dalam meningkatkan produksi adalah dengan memaksimalkan perbaikan teknologi budidaya dan pasca panen agar hasil pertanian semakin optimal dan mendukung ketahanan pangan nasional.

KTNA mendukung penuh strategi pemerintah yang menghentikan impor beras, sebagai langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menunjukkan kemampuan bangsa untuk mencapainya secara mandiri.

Menurutnya, KTNA sudah terbiasa dan terlatih beradaptasi dengan perubahan iklim yang terus berubah, serta menghadapi fluktuasi harga pangan yang sering terjadi tanpa dampak yang signifikan terhadap produktivitas.

Selain itu, KTNA mengapresiasi kebijakan cepat dari pemerintah yang mendukung petani, seperti penyediaan pupuk bersubsidi, benih baru, bantuan alat dan mesin pertanian, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Melalui optimalisasi lahan dan berbagai kebijakan tersebut, KTNA berharap agar sektor pertanian dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani.

Namun, untuk mencapai kesejahteraan petani yang sejati, pemerintah harus konsisten menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) dan memastikan penyerapan gabah secara optimal dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Rp6.500 per kilogram.

"Untuk kesejahteraan petani baru bisa tercapai kalau Pemerintah tetap harus konsisten untuk menjaga harga gabah kering panen. Wajib menyerap gabah bukan beras," kata Yadi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras secara nasional pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 52,32 persen.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, meningkat tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/2).

Peningkatan itu sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970.330 hektare atau 52,08 persen dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peningkatan produksi beras itu menunjukkan keberhasilan langkah-langkah strategis Kementerian Pertanian dalam mendorong produktivitas.

Mentan menegaskan bahwa keberhasilan itu juga dicapai melalui implementasi berbagai program unggulan, seperti optimasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta mekanisasi pertanian.

"Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani, sehingga berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/2).

Senada, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan petani.

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025