Rawan Muncul Tindak Pidana Korupsi, BPOM Minta Ada Pegawai KPK Bertugas di Kantornya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di , Senin (3/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, selain membahas tentang Memorandum of Understanding (MoU) antar-instansi, juga meminta ada petugas bertugas di kantornya.

"Ingin bertekad menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang bebas korupsi. Nah, caranya bagaimana? Kami mengundang, tadi dengan Ketua dan seluruh pimpinan, untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan," kata Kepala , di gedung , , Senin (3/2/2025).

Taruna mengatakan hal tersebut dilakukan untuk agar menjadi lembaga yang bebas dari korupsi.

"Kita tahu dalam konteks kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan itu memiliki kontribusinya kepada negara kita hampir Rp 6 ribu triliun kemudian ratusan triliun hubungannya dengan kosmetik, suplemen, dan obat-obatan," ungkapnya.

Baca juga:

Selain itu, berdasarkan aturan, menghasilkan hingga jutaan sertifikat.

Sertifikat mulai dari clinical trial, research and development, cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan pangan, distributornya juga kami sertifikasi, dan seterusnya.

"Kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara, berarti juga punya potensi mengalami apa yang kita sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan-penyelewengan lain, dan mungkin korupsi," tuturnya.

Baca juga:

Sehingga, kerja sama yang baik dengan sangat diperlukan agar tetap mendapatkan predikat yang baik dan bebas dari korupsi.

"Yang pertama, kalau ada kami punya pegawai yang terlibat, baik itu korupsi, kolusi, ataupun penyelewengan penyelewengan lain, kami bisa tindak. Tapi bagaimana kalau yang melakukan itu, menggoda itu adalah industri? Karena kita tahu ada ratusan ribu industri, baik itu obat, pangan, suplemen, kosmetik, dan sebagainya, merupakan stakeholder-nya Badan Pengawas Obat dan Makanan," jelasnya.