Sekjen PBB: Rencana Trump adalah Pembersihan Etnis di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pernyataan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain menuai kritik tajam. Pemimpin negara-negara dan para ahli memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan memupus kemerdekaan Palestina.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres langsung mengeluarkan kecaman dan mengatakan rencana Trump sama dengan “pembersihan etnis”. Dalam postingan di X, kepala biro PBB, Fassihi juga melaporkan bahwa Guterres mengatakan rencana Trump berisiko “membuat negara Palestina selamanya mustahil”.

Dalam usulan provokatifnya, Presiden AS Donald Trump menyarankan agar pengungsi Palestina di Gaza dimukimkan kembali secara permanen di luar wilayah tersebut dan bahwa AS mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut untuk membangunnya kembali.

Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu AS, pemimpin regional, dan pembela hak asasi manusia. Mereka memeringatkan bahwa rencana semacam itu akan memperparah penderitaan rakyat Palestina dan mengganggu stabilitas Timur Tengah.

“Saya pikir orang-orang (Gaza) tak harus kembali,” kata Trump. “Anda tidak bisa tinggal di Gaza saat ini. Saya pikir kita perlu lokasi lain. Saya pikir itu harus menjadi lokasi yang bisa membuat orang bahagia.”

Ia menambahkan bahwa AS akan membangun kembali Gaza menjadi “Riviera di Timur Tengah,” tempat “penduduk dunia—termasuk warga Palestina—akan tinggal.” Namun, Trump tidak memberikan rincian tentang bagaimana AS akan secara hukum mengklaim kepemilikan wilayah tersebut atau di mana 1,8 juta pengungsi Palestina akan dimukimkan kembali.

Proposal tersebut mendapat kritik tajam dari kekuatan regional dan sekutu AS. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan tegas yang menegaskan kembali “posisinya yang tegas, teguh, dan tak tergoyahkan” dalam mendukung negara Palestina yang merdeka.

“Tugas komunitas internasional saat ini adalah berupaya meringankan penderitaan parah yang dialami rakyat Palestina, yang akan tetap berkomitmen terhadap tanah mereka dan tidak akan bergeming,” bunyi pernyataan itu.

Mesir dan Yordania, sekutu utama AS di kawasan, juga menolak rencana Trump. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi dan Raja Yordania Abdullah II sama-sama menolak gagasan pemukiman kembali warga Gaza, dan memperingatkan bahwa hal itu akan mengancam stabilitas regional dan melemahkan upaya puluhan tahun menuju solusi dua negara.

Komentar Trump muncul pada saat yang kritis, ketika gencatan senjata antara Israel dan Perlawanan Palestina masih belum jelas. Gencatan senjata, yang ditengahi dengan keterlibatan AS, telah memungkinkan pembebasan sandera dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang telah hancur akibat perang genosida Israel selama lebih dari 15 bulan.