Trend Asia: Penyediaan 20 Juta Ha Lahan untuk Pangan dan Energi Akan Sebabkan Deforestasi

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani mengkritik rencana pemerintah yang akan menjadikan 20 juta hektare lahan untuk ketersediaan pangan, air, dan energi. Dia menilai keliru klaim pemerintah yang menyatakan proyek ini tidak akan menyebabkan .

“Riset kami menunjukkan bahwa kebutuhan HTE (Hutan Tanaman Energi) untuk memenuhi kebutuhan nasional 10 juta ton pelet kayu, akan mendorong deforestasi hingga 1 juta hektare. Ditambah dengan permintaan pasar ekspor, maka potensi deforestasi akan jauh lebih besar,” kata Amalya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20 Januari 2025.

Riset Trend Asia, kata Amalya, menunjukkan Indonesia mendorong program biomassa dengan mencampurnya di (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan cara co-firing dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di setiap provinsi. Dari program co-firing saja, Indonesia membutuhkan HTE seluas 2,3 juta hektare.

Amalya mengutip pernyataan Raja Juli Antoni yang menyampaikan soal 20,6 juta hektare lahan untuk proyek pangan, energi, dan air. Data Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Desember 2024 menyebutkan, 20 juta hektare itu akan berasal dari 15,53 juta hektare lahan belum berizin dan 5,07 juta hektare yang sudah berizin.

Dari lahan sudah berizin, di dalamnya termasuk perhutanan sosial sekitar 1,9 juta hektare. Sementara yang belum berizin dengan total 15,53 juta hektare berasal dari 2,29 juta hektare hutan lindung dan 13,24 juta hektare hutan produksi. “Apabila Raja Juli mengalokasikan 15,53 juta hektare kawasan hutan belum berizin sebagai cadangan untuk pangan dan energi, ini sama dengan rencana untuk mengeluarkan izin-izin baru," kata Amalya.

Amalya menyampaikan, sebelum pemerintah mencadangkan program-program sebagai kamuflase untuk izin baru, seharusnya Kementerian Kehutanan berbenah, terutama soal tata batas lahan. Saat ini persoalan lahan juga menjadi isu di wilayah yang akan ditargetkan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah proyek 20,6 juta hektare ini akan mengorbankan hutan. Justri pemerintah akan menggunakan pola tumpang sari yang diklaim untuk mengoptimalkan fungsi hutan. “Jadi idenya justru di 20,6 juta hektare ini tetap menjadi kawasan hutan, bukan hutannya dibuka, bukan dirusak, bukan dilakukan deforestasi, tapi maksimalkan fungsi hutan,” katanya, Kamis, 16 Januari 2025, seperti dikutip .