Wamenlu Arif Havas Oegroseno Jelaskan Prinsip Bebas Aktif Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto akan tetap mengedepankan prinsip bebas aktif. Indonesia tidak memiliki posisi netral, yang artinya merujuk pada sikap tidak berpihak, terutama dalam konteks perang.

Sedangkan prinsip bebas merujuk pada sikap independen atau tidak bergantung pada pihak mana pun. Prinsip ini, sambung Arif, membuat Indonesia memiliki kebebasan untuk mencari negara mitra dan menentukan kebijakan luar negeri tanpa harus ikut dalam keputusan suatu aliansi.

Sebagai contoh, negara-negara yang keputusan politik luar negerinya bergantung pada aliansi ialah anggota dan Uni Eropa. Negara-negara anggota organisasi semacam itu berkewajiban untuk mematuhi keputusan aliansi.

“Independen menjadi suatu hal yang krusial sekarang, karena banyak negara menilai independensi itu sangat strategis,” ujar Arif kepada Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Jumat, 17 Januari 2025.

Lebih lanjut, Arif turut memaparkan prinsip aktif bagi pemerintahan Prabowo merujuk pada sikap aktif di dunia internasional. Melalui prinsip aktif, Indonesia  tidak hanya sekadar pasif dan menunggu langkah pihak lain.

Sebelumnya, Ketua Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Lina Alexandra mempertanyakan penerapan prinsip bebas aktif usai Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Dia juga menuntut adanya penjelasan yang mendasari Indonesia bergabung ke dalam organisasi tersebut.

“Manfaat apa yang kita peroleh? Resiko apa yang harus kita hadapi? Tantangannya seperti apa?” kata Lina dalam konferensi pers yang tayang melalui akun YouTube CSIS pada Senin, 13 Januari 2024.

Lina menjelaskan prinsip bebas baru dapat terimplementasikan dengan baik jika dijalankan bersama dengan prinsip aktif. Dia menegaskan ketika bergabung ke dalam sebuah organisasi, maka Indonesia harus dapat memastikan dapat berkontribusi secara aktif untuk menentukan agenda hingga merumuskan kebijakan di dalam organisasi itu.

Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo”, Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan untuk enggan didikte dalam mengambil keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan yang Prabowo ambil tanpa kajian matang tak jarang membuat kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional.

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik