9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK atas Dugaan Pelanggaran Etik Sidang Sengketa Pilkada 2024
Sembilan Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam menangani sengketa perselisihan hasil pilkada.
Sembilan Hakim MK dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam menangani sengketa perselisihan hasil pilkada.
Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow
Sidang sengketa hasil Pilkada Mandailing Natal 2024 di Ruang Sidang Panel I, Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (13/1/2025).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sembilan Hakim dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada 2024.
Laporan ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen pada Rabu (14/1/2025). Ia mengungkapkan pelanggaran ini terkait dengan prinsip kecakapan, kesaksamaan, kearifan, dan kebijaksanaan.
Delpedro menyoroti adanya tindakan anomali dan maladministrasi selama proses Penetapan Pihak Terkait, khususnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan pada 6 dan 14 Januari 2025.
Dalam RPH pada 6 Januari 2025, penetapan Pihak Terkait dilakukan pada hari yang sama dengan pendaftaran, yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB.
Baca juga:
Menurut Delpedro, keputusan yang cepat tersebut menimbulkan keraguan mengenai kemampuan hakim dalam memeriksa lebih dari 310 permohonan Pihak Terkait secara mendalam dan objektif.
“Jumlah perkara sengketa PHP Kada di MK mencapai 310. Dengan waktu yang sangat terbatas, mustahil para hakim dapat menelaah permohonan secara mendalam dan objektif,” jelas Delpedro dalam keterangannya, Selasa (21/11/2025).
Selain itu, maladministrasi juga ditemukan dalam penetapan Pihak Terkait.
Dari 11 permohonan yang diajukan Lokataru, lima di antaranya tidak mendapat ketetapan penerimaan atau penolakan hingga 16 Januari 2025, setelah RPH kedua dilaksanakan pada 14 Januari 2025.
Hal ini melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024. (*)
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'213',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
