Anggaran Dipangkas 43 Persen, Kegiatan Mitigasi Bencana di BNPB Terancam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ikut terdampak yang dilakukan oleh pemerintah. Tak tanggung-tanggung, efisiensi anggaran yang dilakukan di BNPB mencapai 43 persen.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, semula anggaran yang tersedia di BNPB mencapai Rp 1,4 triliun. Namun, anggaran itu hanya tersisa sekitar Rp 800 miliar akibat efisiensi anggaran. "Kami kena efisiensi 43 persen," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Kamis (13/2/2025).

Muhari menyebutkan, porsi anggaran yang terdampak efisiensi di antaranya adalah operasional, manajemen, dan kepegawaian. Menurut dia, anggaran yang dipangkas adalah yang bersifat rapat di hotel, perjalanan dinas, dan seterusnya.

Selain itu, anggaran yang banyak dipangkas di BNPB adalah untuk keperluan mitigasi atau prabencana. "Di kami, kalau untuk prabencana, kegiatan prabencana memang agak banyak yang terpotong," kata dia.

Meski begitu, BNPB harus mencari cara lain agar mitigasi bencana bisa tetap berjalan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk kegiatan mitigasi.

Muhari mencontohkan, untuk penanganan banjir rob, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program penanaman mangrove di sejumlah wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga memiliki program penanaman pohon sebagai bentuk mitigasi bencana.

Nantinya, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan mitigasi di lokasi yang lebih tepat sasaran. Pasalnya, BNPB memiliki data wilayah yang memiliki kerawanan bencana.

Loading...