Pemberhentian Parkir Berlangganan di Bangkalan Picu Keluhan Jukir

Bangkalan (beritajatim.com) – Pemberhentian program parkir berlangganan yang telah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir mulai menuai keluhan dari sejumlah juru parkir (jukir) di Bangkalan.

Mereka merasa terdampak secara ekonomi dan kehilangan beberapa fasilitas yang sebelumnya diberikan melalui skema ini.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menjelaskan bahwa keputusan penghentian ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari para jukir yang merasa terbebani dengan sistem parkir konvensional.

Namun, dampak lain yang cukup signifikan adalah hilangnya fasilitas BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung melalui program parkir berlangganan. “Para jukir ini dilindungi oleh BPJS, setelah tidak diterapkan parkir berlangganan maka perlindungan itu juga dicabut,” terang Fadhur Rosi, Kamis (13/2/2025).

Selain itu, Fadhur Rosi menegaskan bahwa jika sistem parkir berlangganan kembali diterapkan, pengelolaannya akan dievaluasi secara tahunan guna memastikan efektivitasnya. Petugas parkir juga diwajibkan memiliki Surat Keputusan (SK) yang valid dan sesuai dengan nama yang bertugas di lapangan.

“SK ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa parkir berlangganan sebenarnya merupakan solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi potensi kebocoran anggaran. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur sistem parkir berlangganan masih berlaku dan harus dioptimalkan.

“Penerapan parkir berlangganan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga warga asal dengan manajemen yang baik,” pungkasnya. [sar/suf]