Beda Efisiensi Anggaran Era Prabowo vs Jokowi Meski Sama-sama Diurus Sri Mulyani

Langkah efisiensi anggaran bukan hanya baru dilakukan di era Presiden Prabowo Subianto. Langkah serupa pernah dilakukan Presiden Joko Widodo pada 2016.

Efisiensi anggaran di era Presiden Joko Widodo dieksekusi Menteri Keuangan Sri Mulyani meski instruksinya telah diterbitkan di era Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Kini, efisiensi anggaran di era Prabowo juga dikerjakan oleh Sri Mulyani. Namun, apa perbedaannya?

Persamaan dan Perbedaan Efisiensi Anggaran Era Prabowo vs Jokowi

• Efisiensi era Prabowo Sasar Daerah

Efisiensi anggaran Prabowo diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penghematan anggaran tak hanya menyasar anggaran Kementerian/Lembaga tetapi juga daerah.

Sedangkan efisiensi anggaran di era Jokowi diatur melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016. Penghematan hanya menyasar pemerintah pusat. 

• Efisiensi Anggaran Jokowi Diwarnai Pergantian Menkeu

Instruksi efisiensi anggaran dikeluarkan Jokowi pada Mei 2016 dengan target mencapai Rp 50 triliun. Pada Juli 2016, Jokowi menunjuk Sri Mulyani untuk menjadi menteri keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Instruksi efisiensi anggaran pun direvisi menjadi Rp 64,7 triliun yang menyasar 87 Kementerian/Lembaga 

Prabowo menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Sedangkan efisiensi anggaran Jokowi pada 2016 menyasar penghematan anggaran sebesar Rp 64,7 triliun yang berasal dari efisiensi belanja operasional dan belanja lainnya sebanyak 87 Kementerian/Lembaga.

• Kementerian yang Kena Pemangkasan Paling Besar

Saat efisiensi anggaran pada 2016, Kementerian Pertahanan terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp 7,93 triliun, disusul Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 6,9 triliun. 

Sedangkan pada era Prabowo, anggaran Kementerian PU terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp 81 triliun dari alokasi pagu Rp 110 triliun. Di sisi lain, anggaran Kementerian Pertahanan sejauh ini tidak terkena pemangkasan anggaran.

• Tujuan Efisiensi Anggaran

Penghematan anggaran dilakukan Jokowi pada 2016 untuk menunjang program-program pembangunan, terutama infrastruktur. Efisiensi juga dilakukan karena realisasi penerimaan pajak yang terancam shortfall atau mengalami kekurangan dari target pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp 200 triliun. 

Sedangkan efisiensi anggaran pada tahun ini dilakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis, perumahan, dan swasembada pangan. Pembangunan infrastruktur tak lagi menjadi prioritas pemerintah.