Anggaran Pendidikan Terimbas Efisiensi, Pakar UB: Program Beasiswa Terancam Dipotong

Malang (beritajatim.com) – Pemangkasan anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bisa berdampak pada banyak aspek. Salah satunya, menurut Aulia Luqman Aziz, S.S., S.Pd., M.Pd., dosen Fakultas Ilmu Administrasi Pendidikan Universitas Brawijaya (UB) pemangkasan bisa mengancam pada beasiswa.

Salah satu perhatian utama adalah bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Menurut Aulia Luqman, jika program bantuan dipotong maka angka putus sekolah berpotensi meningkat. “Banyak siswa bergantung pada bantuan pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Jika dana ini dikurangi, risikonya besar terhadap akses pendidikan mereka,” ujar Aulia, Kamis (13/2/2025) pada beritajatim.com.

Dampak lain yang tidak kalah serius adalah pemotongan anggaran untuk beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB). Beasiswa ini membantu mahasiswa asing dari negara berkembang untuk kuliah di Indonesia, sekaligus menjadi strategi internasionalisasi kampus-kampus dalam negeri.

“Jika anggaran beasiswa ini dipotong, banyak mahasiswa asing bisa kehilangan pendanaan dan terpaksa berhenti kuliah. Ini juga bisa berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara pengirim mahasiswa seperti Madagaskar, Timor Leste, dan Pakistan,” tegas pakar pendidikan UB ini.

Meski efisiensi anggaran adalah hal wajar, dampaknya terhadap sektor pendidikan tak bisa diabaikan. Aulia Luqman Aziz menyoroti implikasi lain yang bisa terjadi.

Salah satu indikasi utama pemangkasan anggaran pendidikan adalah pergeseran fokus pemerintah. Dari informasi yang beredar, anggaran lembaga penegak hukum seperti Polri tidak mengalami pemotongan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan mengalami pengurangan. “Ini mengindikasikan bahwa meskipun pendidikan masih dianggap penting, bukan lagi menjadi prioritas utama,” ujar . CEO PT. Lentera Akademika Nusantara (LEKANTARA), itu.

Efisiensi anggaran tentu berdampak pada operasional. Meski gaji pegawai dijamin tidak dipotong, anggaran kegiatan pendidikan tetap terancam. “Jika operasional terganggu, program-program pendidikan yang seharusnya berjalan optimal bisa terganggu. Apalagi jika ada pemotongan di sektor bantuan pendidikan bagi siswa miskin,” tambahnya.

Pemangkasan juga berimbas pada pembangunan sekolah. Ada laporan bahwa pembangunan sekolah dan pesantren akan tertunda. “Ini berisiko memperburuk ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan sekolah negeri,” jelas Aulia.

Saat ini, sistem pendidikan masih berbentuk piramida, di mana semakin tinggi jenjang, semakin sedikit jumlah sekolahnya. Jika pembangunan sekolah tidak dilakukan, siswa SD yang ingin melanjutkan ke SMP atau SMA negeri akan semakin sulit.

Efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi pemangkasan di sektor pendidikan bisa membawa dampak jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan bijak, pemotongan ini bisa merugikan akses pendidikan, operasional sekolah, hingga reputasi internasional perguruan tinggi Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak mengorbankan masa depan pendidikan bangsa. Jika tidak, bukan hanya dunia pendidikan yang terdampak, melainkan juga generasi muda yang seharusnya menjadi pilar kemajuan negara. (dan/kun)