Belum Final, Kemenperin Berharap Periode Program HGBT Berjalan Lebih Lama
Eko Cahyanto, mengatakan Kementerian Perindustrian sejak awal mendorong agar perusahaan-perusahaan industri mendapatkan HGBT
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto 21 Januari 2025, pemerintah akhirnya menyepakati keberlanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri.
Meski keputusannya belum final, kebijakan tersebut nantinya masih akan menyasar tujuh sektor industri yang selama ini sudah menikmati harga 6 dolar AS per MMBTU.
Baca juga:
Sekretaris Jenderal Eko Cahyanto, mengatakan sejak awal mendorong agar perusahaan-perusahaan industri mendapatkan , khususnya di sektor-sektor yang sangat membutuhkan gas dalam proses produksinya.
"Kami sedang melakukan assessment. Kami berharap keputusan atau kebijakan penetapan harga ini bisa lebih lama periodenya dari yang sebelumnya setiap satu tahun," tutur Eko di Kantor , Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Dengan penetapan periode program yang lebih lama akan memberikan kepastian kepada para calon investor untuk menanamkan investasinya.
Baca juga:
"Dengan periode yang lebih panjang, ini akan memberikan kepastian bagi investor, kepastian bagi industri dan kita bisa lebih mudah dari segi perencanaannya," ungkap Sekjen Kemenperin.
Dari hasil rapat sementara mengenai di Istana Negara pada Selasa lalu, kebijakan insentif gas untuk industri tersebut rencananya akan berlangsung selama lima tahun ke depan.
Meski rencana tersebut menjadi hawa sejuk bagi industri, tetap menginginkan ada evaluasi rutin yang dilakukan setiap satu tahun pelaksanaan program.
"Kami tetap berharap agar evaluasinya dilakukan setiap tahun untuk melihat bagaimana kinerja industrinya dalam memanfaatkan gas bumi," jelas Eko.
Kemenperin saat ini mendorong para industri penerima manfaat atau pengguna gas bumi harga tertentu bisa menyampaikan laporan secara lebih akurat agar kebijakan yang dibuat nantinya bisa lebih tepat.
"Terbukti memang gas bumi ini meningkatkan kinerja sektornya, termasuk kinerja perusahaannya dan dampaknya kepada negara juga lebih baik dari sisi investasi, dari sisi penerimaan negara, kemudian lain-lain yang berkaitan dengan kinerja sektornya. Makanya kami terus mendorong agar skema ini berlanjut untuk tahun ini, untuk awal tahun ini memang sudah disiapkan keputusannya yang nanti akan di-deliver oleh Kementerian ESDM," imbuh Eko.
