Zulhas Minta Bulog Serap 3 Juta Ton Beras hingga April 2025, Harga Rp 12.500 Ribu per Kilogram
Akhirnya setelah melalui diskusi alot, rakortas memutuskan kisaran harga pembelian beras sebesar Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per kilogram.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras selama panen raya 2025. Kebijakan ini disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
“Kami rapatnya agak panjang ya, memang harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini,” ujar dalam jumpa pers seusai rakortas.
Zulhas merinci, penyerapan itu akan dilakukan hingga April 2025. Pabrik-pabrik penggilingan padi akan menebus gabah yang dihasilkan petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan Bulog akan menebus beras di harga Rp 12.000 per kilogram.
Tapi Bulog tak puas dengan harga ini. Untuk bisa bersaing dengan swasta, perusahaan pelat merah ini menginginkan harga lebih tinggi. Zulhas berujar, diskusi ihwal ini yang mengakibatkan rakortas berlarat.
Akhirnya setelah melalui diskusi alot, rakortas memutuskan kisaran harga pembelian beras sebesar Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per kilogram. “Kami sepakat, tapi belum menjadi keputusan. Kami akan membawanya dalam rapat terbatas (ratas) dulu,” ujar Zulhas.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, penyerapan beras sebesar itu dimungkinkan lantaran produksi yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ia memproyeksikan tiap-tiap bulan sepanjang Januari hingga Maret, produksi akan meningkat di atas 50 persen.
Kebijakan menaikkan HPP gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram Rp 6.500 diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) para menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Dalam ratas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025, kebijakan ini diputuskan akan mulai berlaku efektif per 15 Januari 2025.
Sedangkan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengungkap, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen akan berpotensi mengurangi keuntungan penggilingan padi. Pasalnya, modal mereka untuk membeli gabah juga meningkat.
“Bagi penggilingan padi, tentunya modal kami akan meningkat. Kalau dilihat apakah nanti keuntungannya akan berkurang, mungkin juga bisa berkurang,” ujar Sutarto di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 2 Januari 2025.
