Donald Trump Mendorong Kontrol AS atas Gaza dalam Pembicaraan dengan Raja Yordania

Donald Trump Mendorong Kontrol AS atas dalam Pembicaraan dengan

TRIBUNNEWS.COM- Raja Yordania Abdullah II, berada di Washington untuk pertemuan tingkat tinggi, telah menegaskan kembali kekhawatirannya atas pemindahan paksa warga Palestina.

Selama pertemuan di Gedung Putih pada hari Selasa, Presiden AS dan Abdullah II membahas masa depan dan potensi pemindahan warga Palestina, sebuah usulan yang telah memicu reaksi keras internasional.

Trump mengisyaratkan perubahan dramatis dalam kebijakan AS, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali . 

Ketika didesak mengenai dasar hukum apa yang akan membenarkan tindakan tersebut, ia menyatakan dengan lugas: "Di bawah otoritas AS." 

Ia menambahkan bahwa pembangunan pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat ekonomi, meskipun ia mengakui bahwa hal itu akan memakan waktu "cukup lama."

Pernyataannya itu menyusul usulan yang lebih luas untuk memindahkan paksa warga Palestina ke luar , dengan menegaskan bahwa mereka "akan hidup dengan aman di lokasi lain yang bukan ." 

Ia lebih lanjut menyatakan keyakinannya dalam mengamankan kesepakatan dengan Mesir, dengan mengatakan ia yakin "99 persen bahwa kita akan dapat menyelesaikan sesuatu dengan Mesir juga."

Negara-negara Arab Menolak Pengungsian Paksa

Usulan Trump telah memicu badai diplomatik, yang mendorong Mesir untuk menyelenggarakan pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 27 Februari untuk membahas apa yang oleh para pejabat disebut sebagai "perkembangan serius" terkait ancaman terhadap keberadaan Palestina. 

Mesir telah memimpin upaya regional untuk menentang rencana tersebut, berkoordinasi dengan Yordania, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain.

Raja Yordania Abdullah II, yang saat ini berada di Washington untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi, telah menegaskan kembali kekhawatirannya atas pemindahan paksa warga Palestina. 

Ketika ditanya tentang penerimaan warga Palestina yang terusir, ia menekankan perlunya solusi yang melayani "kepentingan terbaik semua orang" dan menyatakan, "Kita harus menunggu untuk melihat [rencana] dari Mesir." 

Diskusinya dengan pejabat AS diperkirakan akan terus berlanjut, karena Yordania tetap menentang keras setiap langkah yang dapat mengubah keseimbangan demografis kawasan tersebut atau memicu ketidakstabilan lebih lanjut.