Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita
Trump kembali menargetkan transgender. Kali ini menandatangani perintah ekskutif baru yang melarang wanita transgender ikut olaharaga wanita.
TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, , menandatangani pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan berkompetisi dalam olahraga wanita.
Perintah eksekutif yang berjudul "No Men in Women’s Sports Executive Order" ini adalah keempat yang menargetkan komunitas sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.
"Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi militan," kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.
"Dengan ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir," tegas Trump.
Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai "laki-laki yang mengaku sebagai perempuan" dan "mencuri" kemenangan dari perempuan.
Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.
Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.
Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.
Langkah pertama:
Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait "Judul IX," yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.
Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.
Baca juga:
Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.
Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.
Langkah kedua:
