Erick Dorong Perumnas Bangun Hunian Vertikal untuk Optimalkan Lahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan arahan kepada untuk fokus pada pembangunan sebagai solusi optimalisasi penggunaan lahan. Erick menekankan pentingnya langkah ini mengingat terbatasnya lahan darat di Indonesia yang hanya mencakup 30 persen dari total wilayah negara.

"Justru itu yang selalu saya tekankan ke Perumnas, kita jangan terjebak landed house lagi. Karena ingat, 70 persen wilayah Indonesia itu laut. Kita hanya punya 30 persen darat, yang di dalamnya ada lahan produktif seperti pertanian, kawasan hutan, serta kawasan industri yang mendukung peningkatan investasi," ujar Erick saat konferensi pers di media center Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Erick menyebutkan pembangunan hunian vertikal adalah langkah strategis untuk menghindari alih fungsi lahan produktif, seperti pertanian dan kawasan hutan, yang harus dilindungi. Erick juga menekankan pentingnya memastikan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, air, dan listrik, telah tersedia sebelum memulai pembangunan.

“Kami sudah mempunyai model bisnis di Perumnas. Jangan hanya karena lokasinya tidak di perkotaan, kita malah membangun bertingkat tanpa infrastruktur yang memadai. Selalu pastikan jalannya ada, airnya tersedia, dan listriknya tersambung dengan PLN,” ucap Erick.

Erick menilai pembangunan hunian vertikal sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan efisiensi lahan dan keseimbangan ekosistem. Erick berharap langkah ini dapat mendukung kebutuhan perumahan masyarakat tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi aset strategis bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Arahan ini menunjukkan komitmen untuk mendorong Perumnas menjadi aktor utama dalam pembangunan hunian modern dan efisien, yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Erick juga menyoroti masalah yang sering terjadi di lapangan, di mana proyek pembangunan tidak didukung oleh infrastruktur dasar. Erick meminta hal ini menjadi perhatian bersama.

"Beberapa kali saya lihat di daerah, ada Perumnas yang disuruh bangun, tetapi jalannya tidak dibuka. Ini yang tidak boleh terjadi lagi," lanjut Erick.

Erick menekankan Perumnas harus mengedepankan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam setiap penugasannya. Erick menyebut seluruh komitmen dari pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus dituangkan secara jelas dan formal.

"Saya bilang ke Perumnas, semua penugasan harus transparan. Komitmen dari pihak yang menugaskan, seperti kapan jalan ditembuskan atau listrik disambungkan, harus tertulis dengan jelas. Kita tidak ingin hanya membangun secara visual tanpa memastikan manfaatnya bagi masyarakat," kata Erick.