Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir
Menteri Pekerjaan Umum Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, , mengatakan realisasi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir.
Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
"Realisasi kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, nya nggak ada," kata Dody.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain.
Baca juga:
Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.
Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.
Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan hingga Rp 81,38 triliun.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dalam rangka efisiensi .
Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.
Namun, setelah pemangkasan, pagu kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI yang memangkas Badan Otorita (OIKN).
Diketahui, Badan Otorita OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.
