Industri Optimis EBT RI Tak Terpengaruh Kebijakan Pro Energi Fosil Donald Trump

Pelaku industri energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia optimistis kebijakan Donald Trump yang pro energi fosil tidak ada berdampak ke Indonesia. Industri EBT Indonesia diyakini tetap berkembang. 

Direktur Utama PT Hero Global Investment Tbk (HGI), Robin Sunyoto, menilai tindakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menarik negaranya keluar dari perjanjian iklim Paris tak membuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia terpengaruh.

Seperti diketahui, pada Perjanjian Paris tahun 2015 sebanyak 195 negara termasuk Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menurunkan emisi karbonnya dalam rangka mencegah perubahan iklim. Termasuk di dalamnya adalah komitmen menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius.

"Jadi menurut saya tidak akan ada pengaruhnya kepada Indonesia (keluarnya AS dari Perjanjian Paris)," ujar Robin saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1).

Robin mengatakan, pengembangan EBT di Indonesia akan sangat kuat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan terciptanya swasembada energi. Hal itutidak akan terp engaruh dengan kebijakan dari pemerintah luar negeri.

"Karena swasembada energi ini yang akan kita akselerasi adalah EBT," ujarnya.

Robin mengatakan, pembangkit EBT secara spesifik tidak akan terpengaruh oleh kinerja ekspor maupun impor. Indonesia akan tetap melanjutkan net zero emission pada tahun 2060 yang dimana ini selaras dengan Jepang.

"Jepang juga visi-visinya adalah mereduce emisi karbon. Jadi saya rasa ini dari mitra strategis kita dan juga pemerintah kita dan juga dari HGI, kita semua selaras untuk menuju pengurangan emisi karbon," ucapnya.

Hal senada dikatakan Financial Advisor Sucor Sekuritas, Danika Augusta Sari. Dia mengatakan sejumlah perusahaan energi baru terbarukan seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan Donald Trump. Pasalnya, BREN menunjukkan ambisi besar dalam ekspansi bisnisnya.

Dia mengatakan, target penambahan kapasitas energi bersih yang direncanakan BREN tidak sepenuhnya terpengaruh kebijakan Trump. Meskipun harga minyak turun, keberlanjutan EBT sebenarnya lebih dilihat dalam jangka panjang. Apalagi didukung dengan adanya program pemerintah yang menargetkan net zero emission pada tahun 2060.

BREN sebelumnya mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas listrik dari proyek pengembangan geothermal sebesar 41 MW pada 2025. Penambahan ini setara dengan 4,62% dari total kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Indonesia yang saat ini mencapai 886 MW. Dari langkah tersebut, total kapasitas PLTP yang dioperasikan BREN akan naik menjadi 907 MW.

“Jadi, tetap masih ada potensi. Sekarang kami melihat dari sisi emiten migasnya, bisa jadi mereka juga (mendapatkan) sentimen positif,” kata Danika ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/1).

Trump Janji Tarik AS Keluar dari Perjanjian Iklim Paris

Donald Trump sekali lagi bersumpah untuk menarik AS dari perjanjian iklim Paris, upaya paling penting di dunia untuk mengatasi kenaikan suhu. Pemerintahan Trump yang pertama membuat langkah serupa pada 2017. Namun, langkah itu segera dibatalkan pada hari pertama Presiden Joe Biden menjabat pada 2021.

AS sekarang harus menunggu satu tahun sebelum secara resmi keluar dari pakta tersebut. Gedung Putih mengumumkan “keadaan darurat energi nasional”, yang menguraikan serangkaian perubahan yang akan membalikkan peraturan iklim AS dan meningkatkan produksi minyak dan gas.

Hal ini dilakukan setelah suhu global pada tahun 2024 naik lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri untuk pertama kalinya dalam satu tahun kalender. Meskipun perjanjian Paris bukanlah perjanjian yang mengikat secara hukum, perjanjian ini merupakan dokumen yang mendorong kerja sama global untuk membatasi penyebab pemanasan global.

Antipati Presiden Trump terhadap pendekatan kerja sama ini digemakan dalam pernyataannya pada 2017. Ia menyatakan bahwa ia telah terpilih untuk “mewakili masyarakat Pittsburgh dan bukan Paris”. Ambang batas suhu ini ditetapkan dalam perjanjian Paris sebagai tingkat di mana dunia akan menghadapi dampak yang sangat berbahaya. AS akan bergabung dengan Iran, Yaman, dan Libya sebagai satu-satunya negara yang saat ini berada di luar perjanjian tersebut.