Irlandia Diusulkan Jadi Lokasi Pindahan Warga Gaza, Menhan Israel: Wajib Secara Hukum 

TRIBUNNEWS.COM - Belum rampung wacana dan rencana pemindahan warga Gaza keluar dari , Menteri Pertahanan (Menhan) baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial.

Belakangan, ia mengusulkan sebuah negara menjadi lokasi selanjutnya pemindahan warga Gaza.

Negara tersebut adalah .

Bukan tanpa sebab, Katz memiliki alasan tersendiri agar bersedia menerima relokasi tersebut. 

Diberitakan Irish Independent pada Kamis (6/2/2025), Israel Katz, hari ini memerintahkan tentara untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan "keberangkatan sukarela" penduduk dari Jalur Gaza.

Ia mengusulkan sebagai salah satu negara yang diwajibkan secara hukum untuk mengizinkan penduduk Gaza memasuki wilayah mereka.

Menurutnya, adalah salah satu negara yang “menyampaikan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza”.

Tegas PBB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan kepada Presiden Donald Trump pada hari Rabu untuk menghindari pembersihan etnis di Gaza.

Setelah pemimpin AS tersebut mengusulkan agar warga diusir dan Amerika Serikat mengambil alih daerah kantong yang dilanda perang tersebut.

"Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis," kata Guterres dalam pertemuan komite PBB yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca juga:

"Kita harus menegaskan kembali solusi dua negara," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB mengatakan solusi tidak boleh "memperburuk masalah" saat ia menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk menduduki Gaza, diberitakan The New Arab.

Meskipun Guterres tidak menyebutkan Trump atau usulannya mengenai Gaza selama pidatonya di hadapan Komite tentang Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat , juru bicaranya Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa akan menjadi "asumsi yang adil" untuk memandang pernyataan Guterres sebagai sebuah tanggapan.

Sebelumnya pada hari Rabu Guterres juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah tentang situasi di kawasan itu, kata Dujarric.