Menhut: Rp674,22 miliar dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp674,22 miliar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran serta dalam pembangunan kehutanan.

"Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp674,22 miliar dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja pemberdayaan masyarakat," kata Menhut saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

Dia menyampaikan bahwa anggaran itu dialokasikan dari anggaran belanja Kementerian Kehutanan tahun 2025. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Program pemberdayaan masyarakat itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan untuk memperkuat modal sosial masyarakat di tingkat tapak. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan anggaran tersebut, Kementerian Kehutanan ingin meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini juga menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

"Anggaran berbasis masyarakat ini menjadi salah satu investasi Kementerian Kehutanan bagi peningkatan modal sosial masyarakat di tingkat tapak," ujarnya.

Selain anggaran pemberdayaan masyarakat, total anggaran Kementerian Kehutanan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp5,158 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat produktivitas hutan dan hilirisasi hasil hutan.

"Rencana belanja 2025 sebesar Rp5,158 triliun yang dipergunakan untuk memperkuat produktivitas hutan dan hilirisasi hasil hutan dengan pemerataan dan untuk pemerataan pembangunan wilayah," ucap dia.

Anggaran Kementerian Kehutanan 2025 terbagi dalam tiga program utama. Program pertama adalah dukungan manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,38 triliun untuk memperkuat pengelolaan dan koordinasi sektoral.

Program kedua adalah pengelolaan hutan berkelanjutan, yang mendapat alokasi sebesar Rp1,665 triliun. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dalam jangka panjang.

Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan anggaran sebesar Rp312 miliar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan, khususnya di bidang keterampilan vokasi.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025