Pakar: Para pemimpin ASEAN perlu tegas tangani kasus TPPO

Jakarta (ANTARA) - Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengatakan ketegasan dari para pemimpin ASEAN diperlukan dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan ASEAN.

Dukungan itu diperlukan agar para korban kasus TPPO di kawasan ASEAN dapat ditangani dengan baik dan dibantu pemulangannya ke negara asal dengan segera, serta mencegah kasus yang sama terulang kembali.

“Tahun ini Malaysia harus mendapat dukungan dari negara-negara dalam ASEAN untuk memaklumkan hal ini, bahwa urusan TPPO itu harus benar-benar ditangani secara tegas,” kata Reza saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Kamis (6/2).

Untuk itu, lanjut Reza, semua negara anggota ASEAN yang dilalui jalur TPPO perlu saling berbagi data intelijen kepada sesama anggota guna menangani kasus TPPO, seraya menambahkan bahwa sulit bergerak di Myanmar karena situasi yang tidak stabil di sana.

Idealnya, kata Reza, setiap negara anggota ASEAN dapat saling memeriksa dokumen untuk mencegah TPPO, serta memiliki peraturan yang sama dan bisa dimengerti dalam bahasa nasional masing-masing sekaligus bahasa Inggris, yang juga dimengerti oleh negara masing-masing, sehingga ASEAN bisa menangani TPPO secara sistematis.

Namun, hal itu masih sulit dilaksanakan karena menurut Reza, masyarakat ASEAN masih ada yang belum taat peraturan dan ada kemungkinan aparat menjual data yang ada.

Mengenai kasus penembakan WNI di Malaysia, Reza berpendapat apa yang dilakukan Malaysia adalah cara mempertahankan kedaulatan saat mereka menemukan orang-orang yang dicurigai berbahaya, Reza menambahkan, Malaysia memiliki standar prosedur tersendiri menghadapi hal tersebut.

Meskipun begitu, Reza menekankan tetap diperlukan penyelidikan secara menyeluruh, mulai dari kronologis, (pendekatan) sistematis dan ilmiah mengenai kasus penembakan WNI tersebut.

Prosedur penggunaan senjata sudah benar atau belum dan ada tembakan peringatan atau tidak perlu diperiksa secara saksama, kata Reza, sembari menambahkan bahwa Indonesia tidak akan mempersulit Malaysia sepanjang Malaysia bisa memberikan kronologi yang benar.

Dia mengatakan wajar Malaysia memiliki rasa curiga yang tinggi karena banyak kejahatan serupa penyelundupan di Malaysia, dan karena alasan itulah Malaysia menegakkan kedaulatan di wilayah mereka.

“Saya pikir kita (Indonesia) juga harus membuat serupa dengan itu (menegakkan kedaulatan wilayah). Dan ini adalah risiko dari sebuah pekerjaan,” ujar Reza.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga: Baca juga:

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025