Pakar sebut efisiensi anggaran harus pertimbangkan kemampuan daerah

Padang (ANTARA) - Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra menyebut efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

"Pemerintah pusat maupun provinsi harus melihat daerah dengan otonomi asimetris dalam arti setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda," kata pakar kebijakan publik dari Unand Aidinil Zetra di Padang, Sumatera Barat, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Aidinil menanggapi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diperkirakan berdampak langsung pada daerah-daerah yang baru saja lepas dari status tertinggal.

Menurutnya, 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembangunan. Khusus di Sumbar, kemampuan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa disamakan dengan Kota Padang atau daerah lainnya.

Baca juga:

Apalagi, daerah terluar Indonesia tersebut baru saja lepas dari status tertinggal berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 490 Tahun 2024.

"Jadi, ada juga daerah itu yang bisa melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat jika didukung pemerintah pusat salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai," kata dia.

Ia mengatakan selama ini Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat. Namun ketika dana itu dihentikan maka akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Bumi Sikerei.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat Medi Iswandi mengatakan pengurangan dana transfer dari pusat akan berdampak merata kepada semua daerah di provinsi tersebut. Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selama ini banyak mendapat dukungan program dari kementerian maupun lembaga, pihaknya belum mengetahui pasti apa saja yang akan terdampak.

"Kami belum mengetahui program-program apa dari semua kementerian/lembaga yang dibatalkan untuk Mentawai," kata dia.

Medi mengatakan saat ini hal tersebut masih berproses di tingkat kementerian maupun lembaga terutama membahas efisiensi yang berkemungkinan berdampak ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Saat ini sedang berproses juga pembahasan program mereka sehubungan dengan efisiensi ini," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025