PDIP: Polemik Gas Melon Harus Jadi Pelajaran, Kebijakan Bukan untuk Coba-coba
PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer.
PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer.
Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews
BAHLIL DICECAR DPR - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Komisi XII DPR menggelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2/2025). PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer. Juru bicara Fraksi PDIP DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan Kegaduhan akibat kebijakan penghentian penjualan gas melon di pengecer harus menjadi pelajaran bahwa penerapan kebijakan harus melalui kajian yang jelas dan matang.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Bane Raja Manalu, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di .
Bane mengatakan, kegaduhan akibat kebijakan penghentian penjualan di harus menjadi pelajaran bahwa penerapan kebijakan harus melalui kajian yang jelas dan matang.
“Apresiasi untuk pemerintah yang mendengar keresahan
masyarakat. Ini harus jadi pelajaran untuk
berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, bukan
sekadar coba-coba,” kata Bane pada Selasa (4/2/2025).
Dia menegaskan, pemerintah harus menyiapkan data dan hasil riset yang jelas sebelum menerapkan suatu kebijakan.
Mitigasi risiko, kata Bane, juga harus disiapkan untuk mencegah terjadinya gejolak saat kebijakan mulai berlaku.
Bane menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi sebelum menetapkan larangan penjualan gas melon di pengecer.
Baca juga:
Selain itu, juga harus diberikan kemudahan untuk beralih status menjadi pangkalan agar bisa menjual kepada masyarakat.
Bane menyebut, peran pemerintah daerah juga harus dioptimalkan untuk pengawasan harga jual dan supaya subsidi tepat sasaran.
“Harus jelas sosialisasi dan tahapannya, jangan tiba-tiba ada larangan dan menjadikan rakyat sebagai korban dari suatu kebijakan,” ujarnya.
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'4',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
