Pemerintah beri ruang lebih bagi swasta untuk buat pembangkit listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan memberikan porsi lebih besar ...

Jan 20, 2025 0

Pemerintah beri ruang lebih bagi swasta untuk buat pembangkit listrik

Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60 persen kita akan serahkan kepada swasta

Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan memberikan porsi lebih besar bagi pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditambah sebesar 71 gigawatt (GW).

Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Senin mengatakan, rencana pelibatan swasta tersebut akan dituangkan dalam skema Independent Power Producer (IPP) yang dilakukan melalui pelelangan proyek, dengan porsi 60 persen dari total tambahan daya listrik dalam RUPTL.

"Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60 persen kita akan serahkan kepada swasta,” kata Bahlil.

Dikatakan Bahlil, pemberian proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut akan diberikan pihaknya kepada swasta yang memiliki kredibilitas, serta sejalan dengan pemerintah.

"Swasta yang kredibel swasta yang searah dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan," katanya.

Menteri ESDM menyampaikan, hingga satu dekade ke depan, pemerintah turut menargetkan untuk melakukan pembangunan transmisi listrik dengan lebih masif.

Itu karena dirinya ingin pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, dan proses transisi energi bisa dilakukan secara optimal.

"Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bakal memberikan porsi lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa ia akan memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.

Sementara itu, peran pemerintah lebih bertumpu pada proyek inti yang menyangkut pada perlindungan rakyat.

Kepala Negara menjelaskan bahwa proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan diserahkan pada perusahaan swasta untuk membangunnya.

Menurut Presiden, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur, sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Baca juga: