Peneliti : RI perlu perhatikan sektor berdaya tawar tinggi bagi AS

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi ...

Jan 21, 2025 0

Peneliti : RI perlu perhatikan sektor berdaya tawar tinggi bagi AS

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi menyampaikan pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor-sektor yang memiliki bargaining power (daya tawar tinggi) bagi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Dalam jangka pendek, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi sektor-sektor apa saja di dalam negeri yang memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintahan Donald Trump.

"Misalnya, sektor- sektor seperti ekonomi digital, mineral kritis, dan kita harus siap dengan sektor-sektor spesifik atau komoditas apa yang bisa kita tawarkan,” ujar Dandy dalam Media Briefing bertajuk "Pelantikan Trump, Dinamika Baru Persaingan AS-China, dan Tantangan bagi Indonesia" di Jakarta, Selasa.

Pasca pelantikan, Donald Trump bersama timnya telah membuat dokumen bernama “America First Trade Policy” yang akan mengatur mengenai perdagangan di AS.

Dalam dokumen itu, Dandy menjelaskan bahwa terdapat salah satu klausul (ketentuan), yang mana pemerintah AS ingin mendorong untuk mengidentifikasi negara-negara yang mempunyai sektor spesifik, yang memiliki keunggulan secara komparatif (comparative advantage).

Baca juga:

“Ini yang bisa kita liat sebagai peluang, dengan catatan bahwa AS dapat memiliki ekspor market akses kepada American workers, farmers, ranchers, dan service provider,” ujar Dandy.

Pasca pelantikannya, Donald Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan penting yang akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi global, geopolitik, serta pergerakan harga aset-aset di pasar keuangan.

Lebih dari sekitar 80 Perintah Eksekutif atau Executive Order dikeluarkan oleh Donald Trump tidak sampai 24 jam dari waktu pengambilan sumpah jabatan, salah satunya yaitu dokumen America First Trade Policy yang mengkaji kelayakan penerapan External Return Service (ERS) untuk memungut tarif, bea, dan pendapatan terkait perdagangan luar negeri lain.