Pengamat: Indonesia punya alternatif pembiayaan untuk transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya menilai pemerintah Indonesia memiliki sejumlah alternatif pembiayaan untuk program transisi energi, terutama untuk program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Tata, dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemerintah dapat secara bertahap meningkatkan pungutan produksi batu bara secara progresif.

“Dengan langkah ini, Indonesia dapat mengumpulkan pundi-pundi yang dibutuhkan untuk transisi energi, tak hanya penutupan PLTU,” kata Tata yng memimpin organisasi think-thank independen itu.

Dari berbagai skenario, Tata mengatakan Indonesia dapat memeroleh pembiayaan hingga 170 persen dari kebutuhan transisi energi dalam dokumen Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 96,1 miliar dolar AS dengan pungutan progresif.

Bahkan, dalam skenario paling kecil, Tata mengatakan Indonesia bisa mendapatkan dana 35 persen dari kebutuhan JETP, yang cukup untuk membiayai pembangunan jaringan listrik dan pensiun dini PLTU.

“Ini menunjukkan, kalau pemerintah punya kemauan politik untuk meningkatkan pungutan batu bara, Indonesia sebenarnya bisa membiayai transisi energi,” ujar Tata.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah dapat menerapkan pajak karbon untuk PLTU, dengan batasan emisi dan harga yang tepat.

Langkah ini menjadi disinsentif bagi bisnis PLTU lantaran akan memangkas laba sehingga mendorong pemilik PLTU untuk beralih ke bisnis energi terbarukan.

Tak hanya itu, seiring semakin tidak menguntungkannya bisnis ini, Indonesia juga dapat menurunkan biaya yang dibutuhkan untuk menutup PLTU.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025