Perlunya Mekanisme yang Jelas pada Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Program (PKG) akan resmi diadakan secara nasional pada 10 Februari 2025. Program ini menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat. Sebagai program inisiasi, pada tahap awal PKG ada sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang ikut serta.

Pakar kesehatan Profesor Tjandra Yoga Aditama meminta kejelasan mekanisme atau manajemen program Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat seperti dokumen yang diperlukan dan pengaturan giliran pemeriksaan.

"Perlu ada sistem manajemen yang baik tentang bagaimana masyarakat datang, dokumen apa yang perlu dibawa, bagaimana mengatur giliran datang dan diperiksa," katanya, Jumat, 7 Februari 2025.

Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara pada 2018-2020 itu juga mengatakan perlunya kejelasan terkait mekanisme PKG apabila masyarakat tak memiliki ponsel pintar dengan aplikasi yang diperlukan. Hal lain yang juga menjadi sorotan yakni jenis . Dia berpendapat harus ada keseragaman di berbagai wilayah mengenai cakupan pemeriksaan yang akan dilakukan.

"Apa saja cakupan pemeriksaan ini perlu diumumkan secara luas sejak sekarang sehingga kita semua tahu apa yang akan diperiksa," jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai hal demi kelancaran program, termasuk prasarana yang memadai untuk jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Prasarana ini dapat meliputi mesin analisa laboratorium, reagen pemeriksaan darah, urine, dahak, wadah penampungan tinja, dahak, dan lainnya. Hal lain yakni kesiapan tenaga kesehatan dan luas ruang tunggu di . 

"Belum lagi kalau ada pemeriksaan seperti radiologi dan lain-lain yang masuk dalam cakupan pemeriksaan kesehatan gratis program pemerintah ini," ujar Tjandra.

Pentingnya kesiapan nakes
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan tenaga kesehatan di puskesmas agar program PKG dapat berjalan lancar. "Harus diingat selama ini puskesmas sudah sibuk dengan pelayanan pasien. Kita lihat sehari-hari banyak pasien yang antre diperiksa," ujarnya.

Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di Universitas Indonesia itu mengatakan jumlah petugas kesehatan perlu ditambah untuk meringankan beban kerja dalam memberikan pelayanan. Beban kerja yang berlebihan akan berpengaruh pada mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

"Kalau petugas kesehatan sama saja jumlahnya seperti sekarang maka tentu tidak tepat, baik karena beban kerja jadi berlebihan maupun bagaimana menjaga mutu dan kepuasan pasien dan pengunjung puskesmas," jelas Tjandra.

Selain itu, ia juga menyebut perlunya mempertimbangkan menambah luas ruang tunggu pasien di puskesmas karena dalam keseharian, terutama di kota besar, kebanyakan ruang tunggu puskesmas penuh pasien yang berobat. Menurutnya, jika luas ruang tunggu tetap sama maka berpotensi terjadi kepadatan.

"Bukan saja tidak nyaman tetapi bisa saja ada risiko penularan dari pasien ke orang sehat yang datang untuk periksa kesehatan gratis. Semoga program pemeriksaan kesehatan gratis memang dapat menyediakan sarana yang diperlukan agar kita semua dapat check up dengan baik dan status kesehatan kita secara lengkap dapat terjaga," harap Tjandra.