Pigai Tolak Bersuara Keras Jika Ada Perusahaan Terlibat Konflik HAM, Khawatir Indeks Saham Jeblok
Natalius Pigai menolak bersuara keras jika ada perusahaan yang terlibat konflik terkait hak asasi manusia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI menolak bersuara keras jika ada perusahaan yang terlibat konflik terkait hak asasi manusia.
Alasannya, Pigai khawatir hal itu akan berimbas terhadap indeks saham perusahaan yang jeblok.
Demikian disampaikan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII , pada Rabu (5/2/2025).
"Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya itu jeblok. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," kata Pigai saat Rapat dengan Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta.
Pigai berujar kementeriannya sejatinya sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan unsur HAM.
Namun jika terlibat menangani perusahaan secara keseluruhan, hal itu berdampak pada kerugian.
"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh, itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," ujarnya.
Baca juga:
Lebih lanjut Pigai mengatakan apabila ikut menangani perusahaan, akan memunculkan efek domino.
Kerugian paling fatal yakni perusahaan dapat bangkrut lantaran melalui situasi sulit.
"Begitu kami memberi punishment, bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga, dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," katanya.
Di hadapan Komisi XIII DPR Pigai meminta hal itu dimaklumi.
Pasalnya, dia tidak ingin bertindak gegabah menangani kasus HAM.
"Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual. Karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," ujarnya.
