Polemik Program MBG dan Efisiensi Anggaran, Revrisond Baswir Ingatkan Jangan Jadi Malapetaka Rakyat

Yogyakarta )- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sejak Januari lalu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, guna mendukung pembangunan manusia yang lebih baik.

Namun, dalam pelaksanaannya, MBG menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alokasi anggaran, menu makanan, hingga kesiapan penyedia katering di berbagai daerah.

MBG: Langkah Revolusioner dalam Pembangunan Manusia

Ekonom Senior Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Dr. Revrisond Baswir, M.B.A., Ak., CA, menilai bahwa program ini adalah terobosan luar biasa yang seharusnya sudah diterapkan sejak lama. Menurutnya, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.

Sering kali, pembangunan ekonomi dipisahkan dari aspek kesejahteraan manusia. Padahal, keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Revrisond menekankan bahwa melalui Pasal 33 UUD 1945, bangsa Indonesia diwajibkan untuk menerapkan demokratisasi ekonomi. Artinya, rakyat harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.

Pentingnya Tiga Modal bagi Rakyat

Revrisond menjelaskan bahwa rakyat perlu memiliki tiga modal utama untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi, yaitu:

Modal Intelektual – Pendidikan dan keterampilan yang baik.

Modal Institusional – Infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

Modal Material – Akses terhadap sumber daya dan modal finansial.

Dalam konteks ini, program MBG memainkan peran penting dalam membangun modal intelektual. Asupan gizi yang baik akan meningkatkan daya pikir dan produktivitas generasi muda, yang nantinya berdampak pada kemajuan ekonomi negara.

Desentralisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Salah satu manfaat dari program MBG adalah menciptakan desentralisasi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan program ini sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, uang akan berputar di daerah tersebut dan meningkatkan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini membuka peluang pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan warga sekitar dalam produksi dan distribusi makanan. Mulai dari petani lokal, usaha katering kecil, hingga tenaga kerja di sektor logistik, semuanya dapat merasakan manfaat ekonomi dari program ini.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi MBG

Meskipun memiliki dampak positif, program MBG juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran daerah dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program tanpa membebani APBD.

Revrisond menekankan bahwa pemerintah harus mengelola anggaran dengan lebih efisien. Salah satu solusinya adalah memangkas pengeluaran yang tidak perlu, termasuk membubarkan lembaga-lembaga yang tidak efektif. Dengan strategi ini, dana yang ada dapat dialokasikan lebih optimal untuk mendukung keberlangsungan program MBG tanpa menambah utang negara atau mengorbankan anggaran sektor lain.

Hak Asasi, Bukan Sekadar Kebijakan Pemerintah

Revrisond mengingatkan bahwa rakyat harus menyadari bahwa program ini bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan hak asasi yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih aktif mengawasi dan memberikan masukan agar program ini berjalan dengan transparan dan efektif. [aje]