Politik kemarin, Deddy Corbuzier jadi stafsus hingga soal pagar laut

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/2). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Deddy Corbuzier diangkat jadi staf khusus Menhan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan).

Berdasarkan keterangan foto unggahan akun instagram milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin disebutkan bahwa Sjafrie melantik Deddy dan lima orang lainnya menjadi staf khusus di gedung Kemhan hari ini.

Baca selengkapnya

2. Istana pastikan mitigasi bencana tetap prioritas dalam efisiensi APBN

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan efisiensi anggaran di berbagai kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 tidak mengurangi "otot" penggerak pemerintahan.

Hasan dalam pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap "lemak" dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca selengkapnya

3. Mendagri lantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan keterangan yang diterima, Mendagri Tito melantik Tomsi Tohir menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif, dan Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi.

Baca selengkapnya

4. Wamendagri: Retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 menyesuaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

Dia mengungkapkan semula kegiatan ini direncanakan selama 14 hari. Kendati demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran berubah menjadi 7 hari.

Baca selengkapnya

5. Komisi I tekankan urgensi instansi tunggal penjaga keamanan laut

Komisi I DPR menekankan urgensi keberadaan instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut sangat urgen demi meminimalkan potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal di laut.

"Urgensi instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut sangat diperlukan guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami negara akibat aktivitas ilegal di laut," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan.

Baca selengkapnya

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025