Respons Ahmad Luthfi hingga Tim Pramono-Rano atas Efisiensi Anggaran Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun, dengan rincian efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Prabowo memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Kebijakan pemangkasan anggaran dari Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

: Janji Kampanye Dipenuhi Meski Ada Efisiensi Anggaran

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, memastikan berbagai program dalam janji kampanyenya bersama wakil gubernur terpilih, Taj Yasin Maimoen, akan tetap dilaksanakan meski terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah. “Kekuatan fiskal APBD Jawa Tengah sudah kami hitung dan cukup,” kata Luthfi di Semarang pada Selasa, 11 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menuturkan beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan antara lain pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Dia memastikan seragam, buku, serta layanan Internet disediakan gratis bagi siswa sekolah.

Luthfi menyebutkan prioritas sektor pendidikan akan menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan ekstrem di provinsi itu. “Program ini khusus (untuk) yang miskin ekstrem,” ujar mantan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan itu.

Dia mengatakan pengentasan kemiskinan juga menjadi program prioritas yang akan dijalankan. Dia juga memastikan Jawa Tengah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terintegrasi dengan pusat dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” kata dia.

Meski belum dilantik sebagai gubernur, Luthfi telah membentuk tim transisi pemerintahan yang bertugas menyiapkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah menetapkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan calon terpilih pada Pilgub Jateng 2024. Rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar di Semarang pada Rabu malam, 5 Februari 2025.

Tim Pramono Anung-Rano Karno: Kami Pangkas Anggaran Snack Rapat

Sebelumnya, ketua tim transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, memastikan akan mematuhi perintah Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran dalam pelaksanaan program-program mereka di Jakarta. Penghematan beberapa pos-pos anggaran tersebut, kata Ima, masih akan dipastikan lebih lanjut. “Terkait porsi-porsi mana saja, anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan untuk program seratus hari ini,” kata Ima di kawasan Balai Kota Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025.

Ima menuturkan setidaknya akan ada lima pos anggaran yang akan dipangkas besarannya. Salah satu alokasi kebutuhan yang kemungkinan ikut dipangkas anggarannya adalah camilan rapat. “Contoh snack rapat, makan. Itu kan ternyata (anggarannya) Rp 700 miliar untuk se-DKI, itu yang perlu dihemat,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Ketua tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung - Rano Karno, Ima Mahdiah di Gedung DPRD, Jakarta, 17 Januari 2025. TEMPO/Oyuk Ivani Siagian

Dia memastikan arahan untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program yang menjadi janji politik Pramono-Rano. Pengurangan alokasi anggaran hanya akan dilakukan untuk pos-pos yang dinilai tidak terlalu signifikan pengaruhnya. “Enggak terlalu banyak sih (program berubah). Yang berubah itu kan hal-hal yang enggak terlalu penting akan diefisiensi,” kata Ima.

Anggaran untuk program-program tersebut akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2025-2030. Ima bahkan membuka kemungkinan pelaksanaan program tanpa menggunakan pendanaan dari APBD. “Yang pasti ya, janji-janji kampanye Mas Pram-Bang Doel ya memang harus kita masukkan (RPJMD),” ujarnya.

Ima juga memastikan program seperti sarapan gratis untuk seluruh siswa di Jakarta akan tetap dilaksanakan. Menurut dia, selama beberapa minggu atau bulan ke depan, program sarapan gratis tersebut akan dilakukan tahap uji coba di lapangan. “Kita jalankan sekarang (program) sarapan gratis,” kata dia.

Eri Cahyadi: Pemkot Surabaya Telah Lebih Dulu Menerapkan Efisiensi Anggaran

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemerintah Kota Surabaya telah lebih dulu menerapkan efisiensi anggaran sejak 2024, salah satunya memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) serta menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial.

“Banyak yang bertanya-tanya, ‘Wali Kota Surabaya ini model apa?’ Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian, ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dipotong,” kata Eri di Kota Surabaya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

Dia menuturkan Pemkot Surabaya pada 2025 meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemerintah kota juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional. “Kalau ATK bisa menggunakan gawai, kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong,” ujarnya.

Eri menegaskan Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang juga diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi sekarang kebijakan serupa diambil oleh Presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Eri menegaskan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan. “Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP),” tuturnya.

Vedro Imanuel Girsang, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: