Prabowo Ingin Ubah Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara akan diubah. Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar desain kedua bangunan tersebut lebih kokoh dan modern.

Desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN telah ditentukan melalui sayembara pada medio 2022. Karena itu, Diana berencana untuk mengulang desain dasar kedua bangunan tersebut pada tahun ini.

"Presiden Prabowo menyampaikan mau desain bangunan legislatif dan yudikatif yang kokoh dan modern, karena menurutnya Indonesia itu seharusnya menunjukkan negara yang lebih kokoh dan yang lebih modern," kata Diana di kantornya, Jumat (7/2).

Ia menekankan, proyek infrastruktur baru akan ditangani oleh Otorita IKN. Sementara itu, pihaknya hanya akan melakukan pekerjaan yang belum diserahkan ke OIKN, seperti Jalan Tol Akses IKN, Bandara VVIP IKN, dan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN.

Namun, Diana mengaku masih perlu mengusahakan penyelesaian pembayaran biaya konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya di IKN. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang akhirnya memangkas belanja infrastruktur pada tahun ini.Efisiensi anggaran membuat belanja infrastruktur dari Kementerian PU pada tahun ini dipangkas lebih dari 75%, dari Rp 90,93 triliun menjadi Rp 22,3 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran untuk proyek prioritas hanya Rp 6 triliun pada tahun ini.

Diana berencana mempertimbangkan penyelesaian pembayaran biaya konstruksi dengan perkembangan pembangunan di atas 50% pada paruh pertama tahun ini. Sedangkan proyek yang tidak memenuhi syarat itu, akan dipertimbangkan untuk mendapatkan rekomposisi waktu pembayaran proyek.

Diana mengatakan, rekomposisi pembayaran biaya konstruksi dengan perkembangan konstruksi di bawah 50% penting dilakukan agar proyek tersebut tidak mangkrak. Namun, ia  menekankan pembayaran proyek tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan pihaknya.

Perkembangan konstruksi di IKN telah mencapai 87,9% hingga akhir tahun lalu. Adapun total anggaran negara yang telah disalurkan dalam proyek infrastruktur di IKN mencapai Rp 40,29 triliun.

Namun Diana belum dapat memastikan seluruh proyek infrastruktur di IKN dapat rampung pada tahun ini, seperti Jalan Tol Akses IKN. Sebab, Diana mengatakan fokus pembangunan infrastruktur di IKN pada tahun ini adalah konstruksi gedung legislatif dan yudikatif.

"Sepertinya Jalan Tol Akses IKN tidak bisa rampung tahun ini karena fokus pemerintah adalah melelang proyek gedung yudikatif dan legislatif dengan konsep setelah desain dasarnya diselesaikan Otoria IKN tahun ini," katanya.