Prabowo Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Rp 20 Triliun

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghematan anggaran negara sebesar Rp 20 triliun, yang diperoleh dari pemangkasan biaya perjalanan dinas para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih," kata Prabowo saat memberikan arahan pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/1).

Prabowo menyampaikan hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan puluhan ribu sekolah.

Selain itu, Prabowo juga meminta para pejabat negara untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, khusunya pada perayaan ulang tahun instansi atau lembaga.

Dia menginstruksikan para menteri dan kepala badan yang hadir dalam sidang kabinet paripurna agar dapat menghemat anggaran untuk kegiatan ulang tahun.

"Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor atau di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya lewat virtual," ujar Prabowo.

Prabowo sebelumnya memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri para menteri dan pejabat yang tergabung dalam anggota Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut nominal pengajuan anggaran untuk lawatan kerja luar negeri mencapai US$ 3 miliar atau sekira Rp 47,8 triliun.

Dia mengatakan telah meminta pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50% bagi para pejabat Kabinet Merah Putih.

"Saya sudah perintahkan menteri keuangan dan wakil menteri keuangan untuk teliti semua program, ternyata cukup besar penghematannya," kata Prabowo saat memberikan sambutan pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (4/12), yang disiarkan oleh Kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan, hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri itu dapat dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur publik seperti bendungan, irigasi, perbaikan sekolah hingga tambahan dana untuk program makan bergizi gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah menerbitkan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 per tanggal 7 November 2024. Surat itu merupakan instruksi mengenai langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga tahun anggaran 2024.

Surat edaran itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

"Terhadap belanja perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA tahun anggaran 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan," tulis Sri Mulyani.